DetikNews
Selasa 09 April 2019, 21:02 WIB

Round-Up

Polemik HUT BUMN: Dikritik BPN hingga Akhirnya Ditunda

Gibran Maulana Ibrahim, Rolando - detikNews
Polemik HUT BUMN: Dikritik BPN hingga Akhirnya Ditunda HUT BUMN (Andhika Akbaryansyah/Tim Infografis)
Jakarta - Puncak peringatan HUT BUMN menuai polemik karena direncanakan digelar pada 13 April ini, bertepatan dengan kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf Amin. Tak hanya waktu yang bertepatan, lokasi peringatan pun disebut sama dengan lokasi kampanye akbar pasangan nomor urut 01, yakni di Gelora Bung Karno (GBK).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku mendapat informasi serupa. Mereka mendapat informasi HUT BUMN itu menjadi ajang mobilisasi massa untuk kampanye Jokowi.

"Ya kami mendapat informasi bahwa puncak peringatan HUT Kementerian BUMN dan BUMN di Jakarta 13 April besok, yang artinya tanggal yang sama dengan kampanye 01 dengan mendatangkan 150 ribu massa," kata Jubir Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, dalam keterangannya, Selasa (9/4/2019).

"Ini potensi besar abuse of power berupa mobilisasi karyawan dan keluarga karyawan untuk menghadiri kampanye 01," sebut dia.




Polemik tentang peringatan HUT BUMN ini memang menjadi sorotan publik. Bahkan pengamat BUMN Said Didu melalui laman Facebook-nya menuding BUMN berpolitik.

"Sulit dibantah bahwa BUMN sudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa yang dibungkus dengan acara ulang tahun," ujarnya.

Pihak BUMN mengklarifikasi soal tuduhan mobilisasi pegawai BUMN ke kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf akhir pekan nanti. Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menegaskan acara peringatan HUT BUMN merupakan acara tahunan.

"Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kampanye," katanya kepada detikFinance.

Dia menerangkan, pada periode 2016-2018, perayaan digelar sebulan sebelum dan sesudah 13 April. Namun, karena bertepatan dengan kampanye, puncak acara ditunda.

"Kan HUT-nya tanggal 13 April, rencana di Monas depan kantor BUMN, tapi karena ternyata kampanye Jakarta juga tanggal 13, jadinya ditunda," jelas Harry.




Kembali ke BPN, Habiburokhman menekankan bahwa karyawan BUMN dilarang ikut serta dalam kampanye. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 280 ayat (2) huruf d juncto Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Habiburokhman mengaku akan meminta Bawaslu melakukan pengawasan ekstraketat pada hari pelaksanaan kampanye yang dimaksud. Dia menyebut belum mendapat kepastian penundaan peringatan HUT BUMN dimaksud.

"Ya kita belum dapat kepastian ditunda atau tidak, tapi kita ingin jaga-jaga, jangan sampai sudah kejadian baru kita persoalkan. Cuma yang namanya info di media sosial dan media massa sudah seliweran, termasuk yang paling aktif dari Twitter Pak Said Didu ya," jelasnya.
(zak/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed