JK soal Bandara Kertajati: Kurang Penelitian, Lokasinya Tidak Pas

Jakarta - Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati hingga setahun beroperasi masih sepi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pembangunan bandara tersebut tanpa kajian yang mendalam.

"Mungkin kurang penelitian, sehingga lokasinya tidak pas. Tidak pas untuk Bandung, tidak pas untuk Jakarta. Tanggung, jadi kalau mau ke Bandung, lewat Kertajati mesti naik mobil lagi sampai 100 km," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: Kelakar JK ke Ridwan Kamil: Naik Kereta Kena Banjir di Bandung

JK mengatakan tidak bisa memaksa maskapai untuk menggunakan Bandara Kertajati. Dia menyebut lokasi sekitar bandara belum mendukung bandara tersebut.

"Karena airlines tidak bisa dipaksa kalau tidak ada penumpang. Siapa mau bayar kerugiannya? Kecuali di sekitar Kertajati itu Indramayu, Subang, atau apa lagi, berkembang baru bisa. Jadi sabar-sabar aja," tuturnya.

JK menyebut bandara tersebut bisa dialihkan menjadi bandara militer. Namun dia menunggu kebijakan kementerian terkait untuk memajukan bandara itu.

"Ya mana bisa bandara dialihfungsikan. Ya bisa saja mungkin bandara militer. Bisa saja, Halim dipindahkan ke situ. Cuma bandara militer tidak butuh terminal. Terminalnya yang mahal. Ya lihatlah nanti ada usaha juga," terangnya.

Sepinya Bandara Kertajati pun menimbulkan polemik dan berbagai persepsi miring. Pemprov Jawa Barat pun khawatir.

Baca juga: JK Bandingkan Kedamaian Pemilu Indonesia dengan Negara Tetangga

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hanya menanggapi singkat terkait sepinya Bandara Kertajati. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya untuk membuat bandara itu ramai.

"Bandara Kertajati sedang akan kita kembangkan," ujarnya di Way Kanan, Lampung, Sabtu (6/4).

Menengok ke belakang, ide pembangunan Bandara Kertajati idenya sudah cukup lama digagas, yakni sejak 2003. Saat itu, pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat (Jabar) berharap agar ada bandara di Jabar bagian Utara.

Hanya, groundbreaking bandara baru dilaksanakan pada Januari 2016. Terdapat perjalanan panjang untuk bisa menghadirkan bandara yang saat ini merupakan yang terbesar setelah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dari penetapan lokasi hingga pengadaan lahan.

Pembangunan bandara ini memakan biaya hingga Rp 2,6 triliun. Dananya sendiri tak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pemerintah menggunakan skema kemitraan dengan swasta.

Sempat ditargetkan selesai akhir 2017, namun berbagai kendala menghampiri pembangunan proyek ini. Namun pemerintah baru bisa memastikan proyek dapat selesai pada 2018. (fdu/idh)