"Kalau misalnya ada satu kasus yang dianggap menguntungkan penguasa, langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau dianggap merugikan, langsung diredam, langsung disekat, langsung dicegah. Gitu, ya," kata Fadli saat diminta tanggapan tentang penangkapan buzzer hoax server KPU, di Restaurant Aljazeerah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (8/4/2019).
"Dan soal setting-an ini kan dulu pernah ada juga, malah kalau tidak salah diungkapkan oleh Saudara Akbar Faizal ya, tentang IT KPU dan sebagainya," jelasnya.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu kemudian mengulas soal server KPU Jawa Barat yang down. Fadli menilai kecurigaan terhadap server KPU bukan hoax.
"Tapi menurut saya, itu (kecurigaan terhadap server KPU) bukan hoax. Bahwa ada kecurigaan terhadap server KPU, kan," terangnya.
"Lihat saja, kalau tidak salah ya, coba cek lagi, dalam Pilkada Jawa Barat tiba-tiba ada server down. Iya, kan? Terus bagaimana server down, sementara rekapitulasi suara kecepatannya ada di server?" imbuh Fadli.
Fadli menyebut rakyat memiliki hak mempersoalkan server KPU. Pimpinan DPR itu menyarankan agar KPU menggunakan sistem manual dalam menghitung suara.
"Jadi hak rakyat untuk mempersoalkan server itu. Karena server itu dalam beberapa pilkada juga pernah down, pernah hilang, pernah di-hack, server pernah di-hack, dan mudah untuk di-hack oleh kekuatan-kekuatan orang yang jago-jago IT, hacker dan sebagainya," papar Fadli.
"Jadi saran saya, KPU tidak perlu pakai server. Kita hitungan manual saja. Jadi buang saja itu server," jelasnya.
Saksikan juga video 'Mendagri soal Isu Server KPU Disetting: Hoax Sudah Tidak Zaman':
(zak/gbr)
