Senin 08 April 2019, 17:50 WIB
Bawaslu Kritik Pleno DPT Hasil Perbaikan di Sejumlah Provinsi Tertutup
Ilustrasi Pemilu 2019 (Foto: Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -
Pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) di sejumlah provinsi dikritik Bawaslu. Sebab, Bawaslu merasa rekapitulasi itu dilakukan secara tertutup.
"Tidak semua kabupaten atau kota itu terbuka. Di tingkat provinsi, misalnya, lepas dari rekapitulasi itu hanya merekap apa yang sudah ditetapkan di kabupaten atau kota, paling tidak ada 3 provinsi di Indonesia yang penetapannya di tingkat provinsi tidak undang Bawaslu, tidak undang peserta pemilu," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam rapat rekapitulasi penetapan DPTHP di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).
Afif mengaku sudah mengarahkan agar rapat pleno dilakukan terbuka. Sebab, dia tidak ingin hasil rekapitulasi dipermasalahkan di kemudian hari.
"Karena ini kaitannya dengan penambahan atau bahkan pengurangan daftar pemilih yang jadi salah satu hal paling penting dalam Pemilu 2019 dan setiap pemilu. Saya nggak ingin forum ini nanti disoal karena di beberapa titik tidak ada peserta pemilu, tidak ada Bawaslu dalam proses rekapnya," ujar Afif.
"Untuk menyebut beberapa provinsi di antaranya Jakarta sedang kami undang Bawaslu untuk hadir, kemudian Kalimantan Utara, dan Jateng," imbuh Afif.
Selain itu, Afif mempermasalahkan terkait nama rapat pleno yang disebut sebagai rekapitulasi daftar pemilih pascaputusan MK. Menurutnya, secara teknis rapat pleno ini disebut sebagai penetapan DPTHP ke-3 atau DPTHP3.
"Ini sebagai catatan kami dari Bawaslu atas pertama penamaan dari rekap kita ini, karena secara substansi kami beri nama rekomendasikan sebelum putusan MK ke jajaran KPU provinsi, kabupaten, atau kota semua menamai proses plenonya adalah pleno DPTHP 3, bukan pleno pasca-putusan MK," tuturnya.
Setelah KPU memberikan beberapa pemaparan terkait jumlah pemilih dan TPS tambahan. Saat ini, rapat rekapitulasi tengah ditunda karena adanya beberapa angka yang perlu diperbaiki.
Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini
(dwia/dhn)
"Tidak semua kabupaten atau kota itu terbuka. Di tingkat provinsi, misalnya, lepas dari rekapitulasi itu hanya merekap apa yang sudah ditetapkan di kabupaten atau kota, paling tidak ada 3 provinsi di Indonesia yang penetapannya di tingkat provinsi tidak undang Bawaslu, tidak undang peserta pemilu," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam rapat rekapitulasi penetapan DPTHP di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).
Afif mengaku sudah mengarahkan agar rapat pleno dilakukan terbuka. Sebab, dia tidak ingin hasil rekapitulasi dipermasalahkan di kemudian hari.
"Untuk menyebut beberapa provinsi di antaranya Jakarta sedang kami undang Bawaslu untuk hadir, kemudian Kalimantan Utara, dan Jateng," imbuh Afif.
Selain itu, Afif mempermasalahkan terkait nama rapat pleno yang disebut sebagai rekapitulasi daftar pemilih pascaputusan MK. Menurutnya, secara teknis rapat pleno ini disebut sebagai penetapan DPTHP ke-3 atau DPTHP3.
"Ini sebagai catatan kami dari Bawaslu atas pertama penamaan dari rekap kita ini, karena secara substansi kami beri nama rekomendasikan sebelum putusan MK ke jajaran KPU provinsi, kabupaten, atau kota semua menamai proses plenonya adalah pleno DPTHP 3, bukan pleno pasca-putusan MK," tuturnya.
Setelah KPU memberikan beberapa pemaparan terkait jumlah pemilih dan TPS tambahan. Saat ini, rapat rekapitulasi tengah ditunda karena adanya beberapa angka yang perlu diperbaiki.
Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini
(dwia/dhn)
