DetikNews
Senin 08 April 2019, 15:57 WIB

Sidang Suap Proyek Air Minum

Saksi Akui Ada Wanti-wanti dari Pejabat PUPR: Hati-hati Diawasi KPK

Zunita Putri - detikNews
Saksi Akui Ada Wanti-wanti dari Pejabat PUPR: Hati-hati Diawasi KPK Para terdakwa perkara suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum ketika menjalani persidangan perdana (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Wiwi Dwi Mulyani mengaku pernah diperingatkan tentang adanya pengawasan dari KPK ketika akan memberikan uang pada Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (Kasatker SPAM) Strategis di Kementerian PUPR, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare. Wiwi menceritakan itu saat bersaksi dalam persidangan.

Jaksa menghadirkan Wiwi selaku Pejabat Penandatanganan SPM pada Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis Kementerian PUPR dalam persidangan itu. Sedangkan duduk sebagai terdakwa adalah para pengusaha yang didakwa menyuap para pejabat Kementerian PUPR, termasuk Anggiat.




"Saya bilang, 'Saya mau serahkan uang Bapak ke Bapak'. Kata dia (Anggiat), 'Pegang dulu Bu karena lagi ada pengawasan dari KPK'," ujar Wiwi saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

"Dia bilang, 'Hati-hati, kita sedang diawasi KPK dari Irjen'. Bilangnya gitu aja," imbuh Wiwi kemudian.

Uang yang hendak diserahkan Wiwi itu diakuinya sebagai uang yang sebelumnya dititipkan Anggiat padanya. Wiwi juga mengakui bila uang yang dititipkan itu adalah uang yang diterima Anggiat dari kontraktor yang mendapatkan proyek SPAM di Kementerian PUPR.

Kembali soal rencana Wiwi mengembalikan uang itu ke Anggiat. Setelah mendapatkan wanti-wanti dari Anggiat akan adanya pengawasan KPK, Wiwi kemudian mengaku menitipkan uang itu ke mess SPAM Kementerian PUPR.

"Saya taruh di situ, di mess saya, supaya dekat kantor kalau bapak (Anggiat) butuh, tinggal ambil," ucap Wiwi.

Selain Wiwi, ada seorang saksi lainnya yang dihadirkan jaksa yaitu Agus Ahyar. Dia menjabat sebagai Direktur Pengembangan SPAM pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya di Kementerian PUPR.

Agus menceritakan pesan yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada jajaran pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian PUPR. Agus menyebut saat itu Menteri Basuki mengumpulkan para pejabat itu di ruang rapatnya.

"Disampaikan (Menteri Basuki) bahwa jangan sampai ada transaksi dari pihak kontraktor," kata Agus.

"Nggak ada menyinggung KPK?" tanya jaksa.

"Menyinggung, karena ada beberapa kasus OTT (operasi tangkap tangan). Jadi jangan sampai ada kasus. Jangan sampai ada OTT," jawab Agus.

Perkara ini memang berawal dari OTT yang dilakukan KPK pada Jumat, 28 Desember 2018. Singkatnya kemudian KPK menetapkan total 8 orang tersangka yang terdiri dari 4 orang diduga sebagai penerima suap dan 4 orang diduga sebagai pemberi suap. Berikut identitasnya:
- Diduga sebagai pemberi:
1. Budi Suharto selaku Direktur Utama PT WKE;
2. Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE;
3. Irene Irma selaku Direktur PT TSP; dan
4. Yuliana Enganita Dibyo selaku Direktur PT TSP.

- Diduga sebagai penerima:
5. Anggiat Partunggul Nahot Simaremare selaku Kasatker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung;
6. Meina Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa;
7. Teuku Moch Nazar selaku Kepala Satker SPAM Darurat; dan
8. Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba 1.

PT WKE merupakan singkatan dari PT Wijaya Kusuma Emindao, sedangkan PT TSP singkatan dari PT Tashida Sejahtera Perkasa. Para petinggi dua perusahaan itu diduga KPK memberikan suap pada para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR yang disebutkan di atas demi memenangi lelang proyek SPAM 2017-2018.

Dalam persidangan itu yang duduk sebagai terdakwa adalah 4 orang yang disebut sebagai pemberi. Sedangkan 4 orang lainnya yang diduga sebagai penerima saat ini masih dalam tahap penyidikan di KPK.


Saksikan juga video 'Geledah Rumah Tersangka Suap Spam, KPK Sita Uang Hingga Deposito':

[Gambas:Video 20detik]


(zap/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed