Penyelundupan 8 Boks Daging Penyu dari NTT ke Bali Digagalkan

Aditya Mardiastuti - detikNews
Senin, 08 Apr 2019 15:12 WIB
Foto: Tim gabungan gagalkan penyelundupan 8 boks daging penyu dari NTT ke Bali. (Audrey-detikcom)
Foto: Tim gabungan gagalkan penyelundupan 8 boks daging penyu dari NTT ke Bali. (Audrey-detikcom)
Denpasar - Penyelundupan delapan boks daging penyu tujuan Bali berhasil digagalkan petugas gabungan dari BKSDA maupun kepolisian. Daging penyu itu diselundupkan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Bali melalui Pelabuhan Padangbai.

Pengungkapan penyelundupan itu dilakukan di Pos 2 Pelabuhan Laut Padangbai, Sabtu (6/4) pukul 16.00 Wita. Saat itu, sopir truk berpelat DK 8665 J mengaku mengangkat ikan kerapu.

"Setelah diperiksa petugas Karantina Ikan, ternyata ada barang tanpa dokumen sebanyak 8 boks (280 kg) dikemas dalam styrofoam yang dicurigai daging penyu, selanjutnya dikoordinasikan ke KSDA Padangbai," kata Kepala Balai KSDA Bali Budhy Kurniawan ketika dimintai konfirmasi, Senin (8/4/2019).
Setelah diidentifikasi, dipastikan daging tersebut daging penyu. Sopir mobil truk tersebut, Kornellis Kalli (30) pria asal Homonggo lele, Sumba, NTT pun ditangkap.

"Menurut keterangan pelaku bahwa barang tersebut dimuat dari pelabuhan penyeberangan Sape, Bima pada hari Rabu (3/4) sekitar pukul 22.00 Wita. Mengangkut muatan ikan dengan tujuan Mataram sebanyak 60 boks, dan dengan tujuan Padanggalak (Denpasar) sebanyak 31 box. Truk tersebut disewa dengan harga Rp 2,5 juta dan pelaku tidak mengetahui ada daging penyu di dalam box tersebut," urainya.

Budhy mengatakan pihaknya bersama petugas Karantina Ikan menyerahkan kasus ini ke Polsek Kawasan Laut Padangbai. Budhy menyebut penyelundupan daging penyu ini terakhir ditemukan pada dua tahun yang lalu.

"Jadi kalau kecenderungan semakin menurun, tapi masih ada. Yang pasti dua tahun terakhir belum ada," terangnya.


Ke depan, Budhy memastikan pihaknya bakal bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Dia mengakui penggagalan penyelundupan barang dilindungi membutuhkan kerja sama semua pihak.

"Jadi pertama kaitan peredaran tumbuhan atau satwa liar termasuk bagian-bagian, tidak tugas secara insitu, pengelola UPT harus lintas. Karena ini lintas wilayah hulu dan hilir, harus bergerak bersama-sama, hulu harus sosialisasi termasuk hilirnya juga penanganan hukum. Ke depan kita akan sinergitas dan koordinasi lintas sektor," ucap Budhy. (ams/idh)