"Dari hasil penelusuran tersebut, kami menemukan di level nasional atau di DPR RI setidaknya ada 22 kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR RI 2014-2019 sampai saat ini sudah ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK," ujar peneliti bidang korupsi politik ICW, Almas Sjahrina, dalam diskusi 'Catatan Akhir DPR 2014-2019' di Sekretariat ICW, Jl Kalibata Timur, Kalibata, Jakarta Selatan.
Dari 22 anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka, ICW mencatat anggota Dewan dari fraksi Golkar penyumbang kasus korupsi terbanyak. Sementara dari fraksi Partai Gerindra tidak ada catatan korupsi.
"Paling banyak dari catatan kami itu adalah partai Golkar 8, disusul partai Demokrat dan PAN sama-sama berjumlah 3 (orang), kemudian dari PDIP itu ada 2 (orang), Hanura 2 (orang), NasDem ada 1 (orang), PKB ada 1 (orang), PKS ada 1 (orang), PPP ada 1 (orang), dan Gerindra di level nasional tidak kami temukan adanya yang jadi tersangka kasus korupsi," kata Almas.
ICW menilai, meskipun 22 anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka cukup kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan, bila dilihat dari jabatannya, hal ini memprihatinkan.
"(Sebanyak) 22 tersangka korupsi kita coba bandingkan dengan jumlah anggota yang totalnya 560 mungkin kecil. Tapi, kalau kita coba lihat dari kasus korupsinya, dari jabatannya, ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan karena anggota DPR 2014-2019 ini (seperti) Ketua DPR Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi," ucap Almas.
Sementara itu, untuk anggota DPRD di seluruh Indonesia, ICW mencatat 232 orang menjadi tersangka.
Di lokasi yang sama, Direktur Indonesia Budget Center Roy Salam menyinggung publikasi kinerja anggota DPR yang masih kurang. Akibatnya, masyarakat juga kurang mendapatkan informasi soal integritas para wakil rakyat tersebut.
"Saya kira ini sayangnya publikasi terhadap kinerja anggota DPR sangat minim. Kemudian masyarakat dapat informasi minimalis terhadap reformasi parlemen yang punya integritas dan tidak korupsi," kata Roy.
Roy pun menganggap pemilu yang akan datang ini dapat menjadi momentum mengganti anggota DPR yang lebih baik. ICW mengimbau masyarakat agar memilih anggota Dewan yang bersih dari korupsi.
"(Tanggal) 17 April nanti adalah momentum untuk memilih dengan cerdas. Memilih yang rajin sidang, tidak korupsi," imbuh Roy.
Saksikan juga video 'Anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari Ditahan KPK!':
(mea/mea)
