Kontribusi Perempuan Jadi Duta Anti Korupsi di Lingkungan Kemenhub

Jakarta - Upaya pencegahan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelayanan publik terus dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui kontribusi perempuan sebagai duta anti korupsi di lingkungannya.

Tak hanya oleh kaum laki-laki, kini kaum perempuan juga memiliki andil besar dalam pencegahan perilaku korupsi yang dapat terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Kaum perempuan bisa menjadi duta anti korupsi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosialnya masing-masing," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo dalam keterangannya, Sabtu (6/4/2019).

Menurut Agus, kontribusi perempuan dalam pencegahan perilaku korupsi dapat dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga. Hal tersebut dikarenakan mulai dari keluarga budaya anti korupsi dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: 250 Nelayan Tual Dapat Pelatihan Keselamatan dari Kemenhub

Sebagai regulator di bidang pelayaran yang sarat dengan pelayanan dan perizinan, insan perhubungan laut dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional dan juga transparan kepada masyarakat.

"Untuk itu saya minta agar seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut tidak meminta ataupun menerima sesuatu dalam bentuk apapun ketika memberikan pelayanan," ungkap Agus.

Menurut Agus, sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah menginstruksikan untuk menindak tegas seluruh pegawai yang terlibat korupsi tanpa memandang gender. Selain itu juga mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Sesuai instruksi Menteri Perhubungan tersebut, kami berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan mendukung KPK serta lembaga pengawas lainnya untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia," katanya.

Selain itu, Agus juga menerangkan bahwa sosialisasi anti korupsi di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut terus dilakukan salah satunya dengan menggelar acara Training of Trainer Saya Perempuan Anti Korupsi (ToT SPAK) di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok beberapa waktu yang lalu di Bogor.

Baca juga: KM Kendhaga Nusantara 11 Siap Beroperasi di Tol Laut Indonesia Timur

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan turut hadir menyampaikan materi tentang peran wanita dalam mencegah perilaku koruptif. Ia mengatakan, Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun 2018 berada di peringkat 89 dari 180 negara dengan skor 38. Skor tersebut meningkat 1 poin dari tahun 2017 lalu.

"Hal ini menunjukkan upaya positif anti korupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu Pemerintah, KPK, dan juga masyarakat," kata Basaria.

Perlu diketahui, dalam beberapa kasus korupsi kerap menempatkan perempuan sebagai objek atau korban. Namun fakta menunjukan bahwa banyak perempuan yang justru menjadi pelaku korupsi. Menurut data KPK, sejak tahun 2006-2016 tercatat 46 perempuan yang terjerat korupsi. Begitu juga di tahun 2018 masih terdapat deretan pejabat wanita yang terjerat kasus korupsi di Indonesia.

Lebih lanjut Basaria menjelaskan cara-cara perempuan menolak korupsi yaitu melalui Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

"Gerakan Nasional SPAK memandang peran perempuan sangat penting dalam pencegahan korupsi, baik sebagai ibu, istri, maupun sebagai anggota masyarakat," terangnya.

Adapun Gerakan SPAK telah memasuki tahun ke-5 pada April 2019 dengan jumlah agen SPAK mencapai sekitar 2.180 agen per-Januari 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia.


Tonton juga video Anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari Ditahan KPK!:

[Gambas:Video 20detik]

(idr/idr)