2019/04/05 14:23:49 WIB
Setneg Surati KPU soal OSO, Fahri Anggap Jokowi Blunder
Halaman 1 dari 2
Fahri Hamzah/Foto: Pradita Utama
Jakarta -
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah heran dengan surat dari Kementerian Sekretariat Negara ke KPU terkait putusan PTUN soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD.
"Saya nggak mengerti ya hubungan Pak Jokowi dengan Pak OSO ya. Tapi dugaan saya, terlalu banyak yang kita nggak alert istilahnya itu, nggak sense of crisis-nya itu, sense of urgency-nya itu nggak hidup, gitu. Sehingga kemudian presiden sampai melakukan tindakan yang cukup jauh begitu," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/4/2019).
Menurut Fahri, presiden seharusnya memiliki penasihat hukum yang bisa ditanya terkait persoalan ini. Fahri menyebutnya sebagai kekonyolan.
"Harusnya waktu Pak Yusril masuk menjadi penasihat hukum presiden itu difungsikan harusnya. Karena orang jago tentang undang-undang pemilu, ketatanegaraan, ya, namanya Yusril, tapi ya nggak dipakai. Sehingga terjadilah kekonyolan seperti ini. Ada banyak sebenarnya kekonyolan itu. Soal conflict of interest, soal macam-macam itu," tutur Fahri.
KPU menegaskan OSO tetap tidak masuk dalam DCT. Fahri menganggap jika tetap tak memiliki penasihat hukum, blunder presiden akan semakin banyak.
"Presiden selama dia nggak pakai penasihat hukum yang bener, blundernya akan terus banyak. Itulah yang saya bilang. Udahlah, udah ada Pak Yusril di dalam, pakai dong," tegasnya.
"Saya nggak mengerti ya hubungan Pak Jokowi dengan Pak OSO ya. Tapi dugaan saya, terlalu banyak yang kita nggak alert istilahnya itu, nggak sense of crisis-nya itu, sense of urgency-nya itu nggak hidup, gitu. Sehingga kemudian presiden sampai melakukan tindakan yang cukup jauh begitu," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/4/2019).
Menurut Fahri, presiden seharusnya memiliki penasihat hukum yang bisa ditanya terkait persoalan ini. Fahri menyebutnya sebagai kekonyolan.
"Harusnya waktu Pak Yusril masuk menjadi penasihat hukum presiden itu difungsikan harusnya. Karena orang jago tentang undang-undang pemilu, ketatanegaraan, ya, namanya Yusril, tapi ya nggak dipakai. Sehingga terjadilah kekonyolan seperti ini. Ada banyak sebenarnya kekonyolan itu. Soal conflict of interest, soal macam-macam itu," tutur Fahri.
KPU menegaskan OSO tetap tidak masuk dalam DCT. Fahri menganggap jika tetap tak memiliki penasihat hukum, blunder presiden akan semakin banyak.
"Presiden selama dia nggak pakai penasihat hukum yang bener, blundernya akan terus banyak. Itulah yang saya bilang. Udahlah, udah ada Pak Yusril di dalam, pakai dong," tegasnya.
