detikNews
Jumat 05 April 2019, 13:37 WIB

Bantah Intervensi, Mensesneg Jelaskan Surat ke KPU soal OSO

Ray Jordan - detikNews
Bantah Intervensi, Mensesneg Jelaskan Surat ke KPU soal OSO Gedung KPU (Foto: dok. detikcom)
Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara mengirim surat ke KPU terkait putusan PTUN soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) pada Pemilu 2019. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah pengiriman surat itu merupakan intervensi.

Pratikno menjelaskan pengiriman surat tersebut merupakan tanggapan atas surat PTUN yang merujuk pada Pasal 116 Ayat 6 UU PTUN, yakni UU 51 Tahun 2009 tentang Perubahan UU PTUN.

"Jadi surat-surat yang semacam itu. Jadi intinya setiap kali ada surat Ketua PTUN, Mensesneg atas nama Presiden itu mengirim surat kepada pihak yang diwajibkan oleh PTUN untuk menindaklanjuti. Itu selalu begitu," kata Pratikno di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/4/2019).





Pratikno mengatakan surat dari Kemensesneg kepada KPU bukan yang pertama. Dia juga menegaskan pengiriman surat terkait putusan pencalonan OSO tersebut merupakan permohonan dari Ketua PTUN.

"Sebagai tindak lanjut dari permohonan dari Ketua PTUN. Memang itu ada kewajiban dari Presiden di dalam UU PTUN tersebut," kata mantan Rektor UGM ini.

"Makanya di situ kalimatnya kan karena kita diminta oleh undang-undang untuk mengawal tindak lanjut. Makanya kita kirim suratnya itu, silakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Pratikno pun menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dalam menanggapi surat dari pihaknya itu. Dia yakin KPU bertindak sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

"Terserahlah KPU gimana, kan KPU punya landasan hukum untuk menindaklanjutinya. Makanya kita merujuknya kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu bukan pertama kali surat seperti itu, itu sudah berkali-kali. Siapa saja, kepada menteri, kepada KPU, dan seterusnya," katanya.

Pratikno membantah jika pengiriman surat itu disebut sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap KPU. Dia menegaskan pengiriman surat itu sesuai dengan perintah undang-undang.





"Nggak, nggak (intervensi). Kita paham betul bahwa KPU lembaga independen. Jadi kita paham betul KPU adalah lembaga independen. Makanya kan rujukannya di situ sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita sadar ada beberapa undang-undang yang harus dirujuk oleh KPU. Itu nanti telaahnya KPU," katanya.

Pratikno menambahkan, KPU sudah membalas surat tersebut. Namun dia mengaku belum membacanya.

"Katanya sudah (dibalas), tapi saya belum baca. Ya katanya sudah," ujar Pratikno.

"Tapi kan, sekali lagi, yang melaksanakan (putusan) PTUN KPU, bukan pemerintah, bukan presiden. Jadi kewajibannya menurut undang-undang PTUN itu memang diatur di situ bahwa melaksanakan putusan," jelasnya.


Saksikan juga video 'Formappi: Pencoretan OSO dari DCT Itu Tepat':

[Gambas:Video 20detik]


(jor/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed