Bawaslu kemudian memutus gugatan tersebut pada 9 Januari 2019. Dalam putusannya, KPU diminta memasukkan nama OSO ke DCT, dengan mewajibkan OSO mundur dari kepengurusan parpol bila terpilih.
Berdasarkan putusan tersebut, KPU kembali memberikan tenggang waktu bagi OSO menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai. Atas sikap KPU, OSO kembali melayangkan gugatan ke Bawaslu.
Namun Bawaslu memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan karena dianggap laporan tersebut sama dengan laporan OSO yang sebelumnya telah Bawaslu putuskan. Putusan ini diambil Bawaslu pada 23 Januari 2019.
Setelah Bawaslu menolak, OSO kembali melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam putusannya, DKPP juga menolak laporan OSO karena menganggap KPU telah menjalankan putusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Putusan ini diketok pada 27 Maret 2019.
(dwia/fdn)
