Round-Up

Penjara Seumur Hidup Gegara Saling Ejek Soal Pilpres

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Apr 2019 23:07 WIB
Idris (mengenakan kaos merah) saat ditangkap (Foto: Istimewa)


Idris kemudian ditangkap aparat Polres Sampang pada 27 November 2018. Selanjutnya, persidangan pun dimulai pada 29 Januari 2019 di Pengadilan Sampang.

Akhirnya, majelis hakim pada PN Sampang mengabulkan tuntutan jaksa. Idris dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan memiliki senjata api secara ilegal sehingga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi, menjatuhkan hukuman seumur hidup," kata ketua majelis hakim Budi Setyawan didampingi hakim I Gde Perwata dan Afrizal sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (3/4/2019).

Penasihat hukum terdakwa Arman Syahputra mengatakan atas putusan hakim tersebut Idris masih pikir-pikir. "Kita punya waktu selama 7 hari, terdakwa masih pikir-pikir dengan pihak keluarganya, hal yang menjadi keberatan adalah eksepsi terdakwa tidak dipertimbangkan oleh hakim," ujar Arman, seusai sidang.

Terkait putusan ini, cawapres Sandiaga Uno mengingatkan semua pihak untuk menjaga pemilu agar tetap damai. Tindakan yang dilakukan oleh Idris disebut Sandiaga menciderai demokrasi. Seharusnya, setiap masyarakat memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan damai.


"Kita kembali ingatkan masyarakat pada umumnya, terutama teman-teman relawan Masyarakat pendukung masing-masing pasangan calon untuk menjaga suasana tetap kondusif," ujar Sandiaga kepada wartawan di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Rabu (3/4).

Sementara, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta masyarakat Indonesia belajar dari kasus Idris agar dewasa menyikapi politik di media sosial. TKN menyebut perbedaan pilihan tak harus diselesaikan dengan cara anarkis.

"Kejadian Idris sebagai contoh yang mengedepankan emosional daripada rasa kekeluargaan, perbedaan pendapat dan pilihan tidak harus diselesaikan dengan cara emosi dan anarkis," ungkap Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan kepada wartawan.
Halaman

(haf/haf)