Anies Didesak Ungkap Angka Kerugian DKI Akibat Air Dikelola Swasta

Isal Mawardi - detikNews
Rabu, 03 Apr 2019 16:12 WIB
Konferensi pers mendesak Anies membuka angka kerugian negara terkait pengelolaan air di Jakarta. (Isal Mawardi/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak mengungkap angka kerugian pemerintah daerah karena air di DKI dikelola swasta. Hal itu harus dilakukan Anies sebelum melakukan negosiasi ulang pengelolaan air di DKI.

"Bertahun-tahun kita bayar tapi nggak tahu lari ke mana. Kalau mau nego ulang, kerugian pemda (DKI) dan negara harusnya dibuka dulu oleh Anies sebagai gubernur," kata Direktur Lokataru, Haris Azhar, di Rujak Center for Urban Studies, Jalan Cikini Raya, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).

Menurutnya, pemerintah tidak transparan terkait permasalahan pengelolaan air selama dikelola swasta sehingga warga tidak menyadari harus membayar air dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya dibayar.

"Publik terpaksa harus beli air tapi mereka tidak tahu besaran uang berapa. Buku pokoknya harga air berapa. Harganya aturan ratusan rupiah saja. Tapi mereka bayar Rp 7.500 per kubik. Jadi ada gap dalam jumlah harga," ujar Haris.


Haris menyebut ada indikasi kerugian Rp 1,2 triliun yang harus menjadi rujukan Pemprov DKI dalam mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Tahapan demi tahapan penyetopan swastanisasi, kata Haris, mesti diinformasikan ke publik.

"Kalau menurut laporan BPKP, ada kerugian sampai Rp 1,2 triliun lebih. Ini sebetulnya kalau infonya Pemda DKI Gubernur akan mengumumkan soal hasil negosiasi baru dengan pihak swasta," jelasnya.

Anies juga diminta memikirkan ruang bagi warga miskin terkait akses air bersih. Menurutnya, infrastruktur penyediaan air bersih harus menjangkau seluruh warga, termasuk yang selama ini tinggal di daerah sulit air.

"Dalam negosiasi nanti itu, dia (Anies) harus memikirkan bagaimana ruang buat orang miskin. Dalam soal akses dan infrastrukturnya, harganya, kuantitinya. (Hal tersebut) Dalam rangka menjamin orang miskin yang ada di Jakarta dan orang yang tinggal di daerah sulit air," ujar Haris.


Dia juga meminta KPK mengawal proses negosiasi Pemprov DKI dengan pihak swasta. Pengawalan dari KPK juga ditujukan agar indikasi kerugian negara yang disebutnya bisa ditindaklanjuti.

"Nego yang baru tetap harus memastikan untuk kerugian negara dan harus diperiksa. Anies memastikan pihak KPK harus lihat negosiasi ulang," ujar Haris.

"Dia (Anies) harus terkoneksi dengan audiens, ya dengan warga. Warga Jakarta tidak cukup terinformasikan seperti apa," sambungnya.

Sebelumnya, Anies berbicara soal mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Anies berargumen, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian setelah perjanjian pada 1997 saat pengelolaan dilakukan oleh Palyja dan Aetra.

"Posisi Pemprov DKI sangat jelas dan tegas, Pemprov akan segera ambil alih pengelolaan air di Jakarta demi dukung target perluasan air bersih di Jakarta. Tujuannya koreksi perjanjian yang dibuat masa Orba '97, selama 20 tahun perjanjian, pelayannya air bersih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta (11/2).

"Awal tahun 1998, 44,5 persen. Berjalan dua puluh tahun hanya tingkat jadi 59,4 persen. Dulu delegasikan. Kesenangan swasta. Dan kita siap untuk ambil alih. Kepala swasta masalah?" imbuh Anies. (haf/haf)