BKD DKI Jawab KASN: Buktikan Saja Kalau Ada Jual Beli Jabatan

Jakarta - Badan Kepegawaian Deaerah (BKD) DKI Jakarta membantah masih ada jual beli jabatan di wilayahnya. BKD DKI meminta tuduhan tersebut harus disertai bukti agar bisa diproses.

"Nggak ada (jual beli jabatan), ya coba aja. Kalau indikasi mah boleh. Ada buktinya nggak. Coba baca. Dia kan nggak bisa buktikan. Kan itu fitnah begitu," kata Ketua BKD DKI Jakarta Chaidir kepada detikcom, Rabu (3/4/2019).

Baca juga: Tarif Jual Beli Jabatan di DKI Mengejutkan

Chaidir mengatakan isu jual beli jabatan sudah berembus sejak lama. Namun menurutnya, tidak ada yang bisa menunjukkan bukti kepada dirinya.

"Kan saya sudah mengatakan berkali-kali kalau ada yang bisa membuktikan siapa yang menerima. Siapa yang meminta, laporkan aja nggak masalah," ujarnya.

Baca juga: Komisi A DPRD DKI Sepakat Bentuk Pansus Jual-Beli Jabatan

Proses seleksi di DKI Jakarta diproses secara terbuka dan berkonsultasi dengan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Chaidir mengaku semua proses pergantian jabatan sesuai aturan.

"Itu kan terbuka, sekarang dibuka melalui pansel. Kita mau membuka harus seizin KASN, sesuai aturan," jelasnya.

Baca juga: Anies Tepis Rotasi Jabatan Politis, NasDem DKI: Dia Kan Pejabat Politik

Dia mengatakan setiap ada jabatan kosong, pihaknya selalu melapor ke KASN. Proses jabatan yang dilakukan diikuti pansel yang berasal dari akademisi.

"Ketika unit atau instansi ada yang kosong, harus menyampaikan ke KASN. Untuk menyampaikan rekomendasi akan dilakukan seleksi terbuka. Proses seleksi terbukanya itu diumumkan," jelasnya.

Chaidir sendiri menegaskan BKD tidak bisa mengangkat pejabat tanpa rekomendasi KASN. "Kalau nggak ada rekomendasi kita nggak bisa mengangkat dan juga nggak bisa melakukan seleksi dan segala macam. Kita taat aturanlah," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KASN Prof Sofian Effendi mengatakan, PBB memuji proses seleksi penerimaan ASN di Indonesia saat ini sudah transparan dan minim suap. Namun hal itu rupanya baru terjadi di tingkat pusat, sedangkan di level daerah baru sekitar 10 persennya yang bebas dari KKN termasuk di Pemprov DKI.

"Kami tahu, jual beli jabatan di DKI itu marak juga. Tarifnya untuk menjadi kepala-kepala dinas di DKI itu akan membuat saudara terkejut," kata Sofyan kepada detikcom.

Tapi sejauh ini Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM itu mengaku tak punya bukti otentik, karena pelaporan jual beli jabatan di DKI lebih sepi ketimbang dari provinsi-provinsi lain. Ke depan, ia mengungkapkan perlunya bekerja sama dengan KPK untuk dapat mengungkapkan isu ini dengan gamblang. (fdu/knv)