Round-Up

Akhir Cerita Drama Pemecatan Nurullita

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 02 Apr 2019 21:37 WIB
Nurullita dan kuasa hukunya, Rizki Alhamdi (Rolan/detikcom)
Jakarta - Kasus Nurullita yang mengaku dipecat oleh perusahaan karena beda pilihan pada Pilpres 2019 memasuki babak akhir. Nurullita dan Komisaris PT Pelopor Pratama Lancar Abadi Merry Puspitasari sepakat berdamai.

Kasus ini bermula ketika Nurullita mengadu ke Kemenaker pada Kamis (21/3). Lita mengaku dipecat pada 25 Februari lalu, sehari setelah dia menghadiri acara relawan bersama capres Joko Widodo (Jokowi) di Sentul, Bogor. Lita juga mengaku dikeluarkan dari grup WhatsApp karena menghadiri acara relawan Jokowi itu.

Kedua belah pihak pun dimediasi oleh Kemenaker hari ini, Selasa (2/4/2019). Nurullita didampingi kuasa hukumnya, Rizki Alhamdi dari relawan Habib Relasi Jokowi (Harjo), sementara Merry hanya diwakili kuasa hukumnya, Iwan Amirudin.

"Dari pihak Bu Merry, yang diwakili kuasa hukumnya, sudah mengakui, minta maaf," kata Nurullita seusai mediasi di gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.


Kuasa hukum Nurullita, Rizki Alhamdi, mengatakan kedua pihak akan bertemu lagi di Kemenaker pada Senin (8/4) pekan depan untuk penyelesaian akhir. Dalam mediasi tadi, Rizki mengatakan Merry meminta maaf kepada Nurullita.

"Iya minta maaf karena, pertama, Ibu Merry tidak dapat hadir pada saat mediasi tadi, sekaligus permintaan maaf atas pem-bully-an terhadap Ibu Lita. Permintaan tersebut disampaikan melalui pengacara Bu Merry," kata Rizki.

Rizki mengatakan pihaknya meminta tiga poin dalam mediasi tadi. Pertama, soal hak-hak Nurullita, seperti uang penghargaan, uang jasa, dan sebagainya diminta dibayarkan sesuai UU Ketenagakerjaan yang berlaku. Kedua, pihaknya ingin ada penyelesaian secara damai mufakat. Ketiga, rekening Nurullita untuk aktivitas perusahaan diminta ditutup.

Permintaan maaf dari Merry sudah disampaikan melalui kuasa hukumnya. Sedangkan terkait pembayaran hak-hak Nurullita itu akan kembali dibahas pada pertemuan pekan depan.

"Akhirnya kita kesepakatan masalah ini kita akhiri. Kita nggak mau ini terkait paslon 01 dan 02, bagaimana kita tegaskan bahwasanya masalah ini hubungan ketenagakerjaan batal demi hukum dan Ibu Lita sendiri sudah tidak ada keinginan untuk bekerja di PT PPLA. Sehingga hak-haknya Ibu Lita harus dibayar lunas. Melalui kuasa hukumnya kita sudah kooperatif, kita harap Ibu Merry sendiri dengan PT PPLA-nya membayar lunas hak hak Ibu Lita," ucap Rizki.


Rizki mengatakan ada beberapa pelanggaran dalam masalah ini, di antaranya, jika memang tidak ada PHK seperti pengakuan Merry, Rizki mempertanyakan kenapa ada bukti lembar pesangon yang ditandatangani oleh Merry sendiri. Angka pesangon itu, lanjut Rizki, tidak sesuai dengan hitung-hitungan Kemenaker.

"Di sana Kemenaker punya hitungan sendiri. Kemenaker meminta dan menyuruh PT PPLA membayar hak-haknya sesuai anjuran dari Kemenaker," ujarnya.

Sementara itu, pengacara Merry, Iwan Amirudin, tidak gamblang menjawab saat ditanya apakah pihak perusahaan mengaku memecat Nurullita karena mendukung paslon 01. "Jangan lari ke situ, tidak, tidak," kata Iwan.

Intinya, kata Iwan, pihaknya sudah sepakat untuk berdamai. Iwan mengatakan mereka tidak bicara aturan normatif.

"Jadi intinya kami sudah sepakat untuk sepakat melakukan perdamaian. Kalau kita bicara undang-undangnya, sebenarnya tidak menyangkut PHK atau tidak. Jadi karena ada kesalahan-kesalahan, kemudian diakui, dan murni dengan aturan-aturan yang ada jadi kita musyawarah mufakat tidak bicara aturan normatif," ujarnya.


Jika berdasarkan aturan normatif, menurutnya, tentu melalui proses karena UU mengatakan PHK harus melalui ketentuan hubungan industrial pengadilan.

"Jadi kita tidak melalui ke sana karena kita takut bersayap ke mana-mana. Hanya, melalui Ibu Merry menyampaikan kata maaf tadi disampaikan ke Bu Lita ya. Agar semuanya diselesaikan baik-baik," ujarnya.

"Dan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagaimana aturan normatif, kita ikuti. Mungkin itu saja, ini murni hubungan kerja perusahaan dengan pekerja," pungkasnya. (idh/idh)