Prof Gayus Lumbuun Setuju Kumpul Kebo, Seks Oral dan Seks Anal Dibui

Jakarta - Rancangan KUHP diharapkan memiliki nuansa keindonesiaan dengan semangat menghapus budaya Belanda. Salah satunya adalah hidup serumah tanpa nikah atau yang biasa dikenal sebagai kumpul kebo. Di Belanda/Eropa, gaya hidup itu lazim. Di Indonesia, budaya itu akan dikriminalkan sebagai bentuk pidana.

"RKUHP merumuskan tindak pidana hidup bersama di luar perkawinan. Tindak pidana hidup bersama di luar perkawinan merupakan tindak pidana aduan," kata Prof Gayus Lumbuun.

Baca juga: Menteri Yohana Siap Undang Pihak Pro-Kontra RUU Hapus Kekerasan Seksual

Hal itu disampaikan dalam sambutannya di 'Seminar Nasional Arah Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana', di Hotel JS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, (28/3) kemarin.

"Artinya, tindak pidana hidup bersama di luar perkawinan hanya dapat dilakukan penuntutan jika terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang berhak mengadu," papar guru besar Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, itu.

Baca juga: Menkum: Terpidana Mati Tidak Dieksekusi Bila Berkelakuan Baik

Pihak yang berhak mengadu adalah suami/istri, orang tua, atau anak.

"Perumusan tindak pidana hidup bersama di luar perkawinan sebagai tindak pidana aduan bertujuan untuk melindungi para pihak dari adanya persekusi," papar Gayus.

Selain itu, hakim agung 2011-2018 itu juga mengusulkan perluasan definisi perkosaan. Yaitu juga bisa diterapkan kepada perkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang dapat dilakukan penuntutan atas adanya aduan dari korban.

"Perkosaan juga perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut orang lain atau perbuatan memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain," pungkas mantan anggota DPR itu.

(asp/rvk)