Sekwan DPRD DKI Tegaskan Undang Semua Fraksi di Pertemuan Anies-Pras soal MRT

Jakarta - Sejumlah pimpinan Fraksi DPRD DKI Jakarta merasa tak dilibatkan dalam kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras) terkait penetapan tarif MRT. Sekretaris Dewan (Sekwan) M Yuliadi menegaskan semua pimpinan sudah diundang dalam rapat.

"Kan memang waktunya sangat dadakan, disetujuin di forum. Resmi kok, ada notulennya, undangannya ada," kata Yuliadi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2019).

Baca juga: Anies-Pras Sepakat, Tarif MRT Didebat

Yuliadi mengatakan Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi tidak hadir karena sakit, sementara Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus tidak hadir karena sibuk mengisi LHKPN. Lalu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta juga berhalangan karena disibukkan dengan agenda pemenangan Pilpres.

"Semua sudah memenuhi, Komisi B, Komisi C hadir. Intinya rapimgab menerima laporan pembahasan Komisi C dan B," jelasnya.

Yuliadi mengakui pertemuan antara Anies dan Pras sangat mendadak. Namun dia mengatakan sudah mengirimkan undangan. Apalagi, sebelum pertemuan DPRD juga menggelar rapat Bamus.

"Ada yang ditelpon langsung sekretariat, ada yang dari Pak Ketua, dari staf. Ini kan jadwalnya sama acara bamus, selesai bamus mereka dipanggil ke atas," paparnya.

Yuliadi mengatakan di dalam rapat Anies hanya menegaskan penetapan tarif sesuai dengan tabel. Dia mengatakan tidak ada perbedaan keputusan rapimgan dengan pertemuan tertutup antara Anies dan Pras.

"Semua prinsipnya nggak berubah, dari Rp 8.500 dalam tabel," jelasnya.

Baca juga: NasDem Bantah Anies soal Prasetio Kumpulkan Ketua Fraksi Bahas Tarif MRT

Sebelumnya sejumlah pimpinan fraksi mengaku tak dilibatkan dalam kesepakatan antara Anies dan Ketua DPRD DKI. Sejumlah pimpinan fraksi tersebut di antaranya, Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus dan Ketua Fraksi PKS Suhaimi hingga Penasihat Fraksi Gerindra M Taufik.

Mereka menilai kesepakatan itu tak melibatkan anggota DPRD DKI lainnya. Mereka pun meminta kesepakatan mengenai tarif MRT harus diputuskan melalui rapimgab. (fdu/mae)