detikNews
Rabu 27 Maret 2019, 18:24 WIB

Jimly: Lelang Jabatan Bagus, Tapi Diliputi Budaya Transaksi

Eva Safitri - detikNews
Jimly: Lelang Jabatan Bagus, Tapi Diliputi Budaya Transaksi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie. (Foto: Eva/detikcom)
Jakarta - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyoroti soal kasus jual beli jabatan yang terjadi di lingkungan Kementerian. Menurutnya, lelang jabatan merupakan metode yang baik mencari pimpinan, tapi masih disertai budaya transaksi.

"Semua jabatan yang dipilih melalui pemilu dan pemilihan tidak langsung itu banyak sekali dan jadi politisasi. Begitu juga jabatan administrasi sesudah reformasi dengan niat mulia kan dilelang. Niatnya bagus. Namun tanpa disadari jabatan administrasi juga jadi komoditas yang diperebutkan. Sementara sikap budaya kita terhadap jabatan belum langsung berubah. Jabatan masih diliputi budaya transaksi, karena faktor nonmerit seperti sikap kedaerahan, sikap agama. Misalnya kalau dulu ada pejabat dari Jabar maka terjadi Pen-Jabaran. Kalau dari Padang, dipadangkan. Kalau orang Bugis ya semua dari Makassar," kata Jimly di dalam diskusi di gedung Kantor Staf Presiden, Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).



Jimly juga mengatakan, masih adanya praktik jual beli jabatan lantaran biaya politik yang mahal. Dia menganggap, sistem politik di RI belum melembaga secara baik.

"Partai politik makin mahal. Biaya politik makin mahal dan belum dibiayai negara. Kita baru diskusi dikasih anggaran. Kalau partai politik terus cari duit sendiri kan repot. Itu problem serius dan perlu tahapan lebih lanjut. Boleh jadi belum sempurna juga," paparnya.

Mantan Katua Mahkamah Konstitusi menyebut harus ada perubahan karakter. Bahkan, Jimly mengusulkan agar ASN yang menyalahgunakan jabatannya langsung dipecat. Sebab, jika diproses hukum, dalam arti dipenjara, menurutnya tidak memberikan efek jera.

"Sekarang perlu rules of the law. Semua UU sudah sertakan kode etik. Namun kita masih perlu lakukan penataan yang terpadu dan jangan semua masalah diselesaikan secara hukum. Penjara sudah penuh. Over capacity minimal 200 persen. Nah sedangkan kemarahan kita kepada kejahatan luar biasa. Pokoknya selama-lamanya dihukum dan kalau bisa tanpa remisi," kata Jimly.

"Sambil membenahi rules of the law, rules of ethic diperbaiki. Dipecat lebih memberikan efek jera. Lagian sistem etik tidak membalas kesalahan. Etika bukan tujuan membalas kesalahan namun dia menjaga kepercayaan publik kepada institusi. Waktu saya pimpin DKPP sudah 340 lebih komisioner KPU dan Bawaslu dipecat. Saya rasa pejabat kita lebih takut dipecat daripada masuk penjara. Karena kalau penjara remisinya banyak. Apalagi kalau minggu ada kawinan napi bisa saja keluar," sambungnya.



Dia berharap, kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan Romahurmuziy bisa jadi momentum membenahi sistem pencarian pemimpin. Dia menyarankan agar ada tim khusus yang diisi oleh KPK, KemenPAN, dan KASN untuk mencegah kasus jual beli jabatan terulang.

"Bentuk tim dan langsung gerak tegakkan aturan hukum dan etika. Ini bisa dipertimbangkan tiga lembaga, KPK pentungannya gede, KASN kurang greget, dan KemenPAN. Siapapun jadi presiden, saya usulkan ada Menko baru, Menko Wasbangpan. Karena ini libatkan semua lini. Menko Pengawasan Pembangunan dan PAN. Kalau mau lebih kuat digabung dengan Bappenas. Semua kementerian yang lain eksekutif, ini merancang dan awasi," paparnya.
(eva/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed