"Itu kan kesepakatan Pak Anies sama Pak Ketua (DPRD DKI) Prestio Edi (Pras). Hasil rapim kan Rp 8.500. Karena saya kira harusnya kesepakatan itu dibawa ke rapim," kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).
Taufik mendesak agar tarif MRT dibahas lagi dengan DPRD DKI Jakarta. Dia menilai penetapan tarif antara Anies dan Pras pribadi menyalahi prosedur.
 Anies dan Ketua DPRD DKI menyepakati tarif MRT Jakarta. (Arief/detikcom) |
Taufik tidak mempermasalahkan anggaran yang akan membengkak bila subsidi makin besar untuk MRT. Menurutnya, banyak anggaran yang tidak terserap maksimal sebaiknya dialihkan ke subsidi transportasi.
"Kalau saya mau gratis. Pak Anies sekarang ngitung dari mana, ayo kita itung bareng. Kan sekarang DKI duitnya besar ini," jelasnya.
Taufik menampik desakan terkait tarif MRT berhubungan dengan pileg. Dia menegaskan APBD harus dinikmati oleh warga DKI Jakarta kebanyakan.
"Subsidi besar baik nggak buat masyarakat. APBD buat siapa? Ya udah itu aja," sebutnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi, menyepakati tarif MRT yang dia ajukan. Tarifnya bukan Rp 8.500 melainkan sesuai dengan jarak perjalanan.
"Alhamdulillah kita diskusikan bersama di ruang Pak Ketua DPRD dan seperti saya sampaikan MRT ini moda transportasi yang baru di Indonesia. Penghitungan mendasarkan pada stasiun. Alhamdulillah ini tabelnya," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/3).
"Alhamdulillah sudah disepakati angka yang tercantum di tabel ini. Inilah yang akan diumumkan kepada masyarakat di Jakarta," sambungnya.
Sambil tersenyum, Anies menunjukkan tabel harga tarif MRT yang telah ditandatanganinya dan Pras dengan tulisan 'disetujui'. Pras yang ada di samping Anies juga tersenyum.
Dalam tabel yang ditunjukkan Anies, terlihat tarif paling murah sebesar Rp 4.000 dan paling mahal Rp 14.000. Tarifnya tergantung stasiun keberangkatan dan kedatangan.
Simak Juga "Mereka yang Bicara soal Tarif MRT Jakarta":
(fdu/idn)
