Selasa 26 Maret 2019, 12:32 WIB
F-PDIP DPRD Jawab Anies: Penetapan Tarif MRT Tak Ada Urusan dengan Pemilu
Warga Antusias Jajal MRT Jakarta (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pembahasan tarif moda raya terpadu (MRT) jangan berlatar belakang pemilu. Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memastikan pembahasan tidak ada hubungan dengan pemilu.
"Nggak ada urusan dengan itu (pemilu), urusannya itu transportasi massal, transportasi yang ditunggu warga Jakarta, maka perlu segera diberlakukan agar warga Jakarta bisa menikmati transportasi yang modern," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, saat dihubungi, Selasa (26/3/2019).
Gembong, yang ikut rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), kembali menegaskan MRT tidak ada kaitannya dengan pemilu. Sehingga, dia meminta agar tidak mudah mengaitkan dengan pemilu.
"Nggak ada (urusan dengan pemilu), memang MRT direncanakan untuk persoalan pemilu? Kan enggak juga, jadi jangan terlalu pendek berpikirnya. Jadi Jakarta ini perlu berpikir cara komprehensif tidak sepotong," katanya.
Gembong mengatakan pembahasan tarif Rp 8.500 rata-rata dari Lebak Bulus ke Bundaran HI berdasarkan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Rapimgab tidak asal ketuk.
"Kan ini dari kajian BUMD ke dua usulan terendah dari dewan transportasi Jakarta. Kan dewan transportasi Jakarta rekomendasikan Rp 8.500 sampai Rp 12 ribu, Rp 12 ribu tapi terintegrasi. Soal integrasi jadi soal bagi kita. Sistem kita belum siap integrasikan moda yang ada," ucap Gembong.
Sebelumnya, Anies masih akan membahas soal tarif moda raya terpadu meski sudah diputuskan Rapimgab DPRD. Baginya, penetapan tarif jangan karena dekat pemilu.
"Karena itu, harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan, sekali ditetapkan maka dia akan menjadi rujukan untuk waktu yang sangat panjang. Karena itu, jangan menentukan harga mikir 17 April (hari Pemilu 2019), jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini," ucap Anies kepada wartawan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jalan Kembangan Raya.
(aik/idh)
"Nggak ada urusan dengan itu (pemilu), urusannya itu transportasi massal, transportasi yang ditunggu warga Jakarta, maka perlu segera diberlakukan agar warga Jakarta bisa menikmati transportasi yang modern," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, saat dihubungi, Selasa (26/3/2019).
Gembong, yang ikut rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), kembali menegaskan MRT tidak ada kaitannya dengan pemilu. Sehingga, dia meminta agar tidak mudah mengaitkan dengan pemilu.
Gembong mengatakan pembahasan tarif Rp 8.500 rata-rata dari Lebak Bulus ke Bundaran HI berdasarkan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Rapimgab tidak asal ketuk.
"Kan ini dari kajian BUMD ke dua usulan terendah dari dewan transportasi Jakarta. Kan dewan transportasi Jakarta rekomendasikan Rp 8.500 sampai Rp 12 ribu, Rp 12 ribu tapi terintegrasi. Soal integrasi jadi soal bagi kita. Sistem kita belum siap integrasikan moda yang ada," ucap Gembong.
Sebelumnya, Anies masih akan membahas soal tarif moda raya terpadu meski sudah diputuskan Rapimgab DPRD. Baginya, penetapan tarif jangan karena dekat pemilu.
"Karena itu, harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan, sekali ditetapkan maka dia akan menjadi rujukan untuk waktu yang sangat panjang. Karena itu, jangan menentukan harga mikir 17 April (hari Pemilu 2019), jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini," ucap Anies kepada wartawan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jalan Kembangan Raya.
(aik/idh)
