Kurang Seminggu Lagi Setor LHKPN, DPR Masih Terendah Lapor Kekayaan

Jakarta - Penyerahan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK bakal berakhir pada 31 Maret 2019. Namun, baru 46,47 persen dari 335 ribu orang wajib lapor yang menyerahkan LHKPN-nya.

"Data KPK per pagi ini, masih 46,47% yang melaporkan kekayaannya. Kami ingatkan sekali lagi, waktu tinggal 1 minggu, agar para penyelenggara negara yang sudah masuk kategori wajib lapor dapat melaporkan kekayaannya ke KPK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (25/3/2019).

Baca juga: KPK Sambangi DPR Besok, 'Kuliahi' Anggota Dewan Isi LHKPN

Dari jumlah tersebut DPR menjadi instansi dengan tingkat kepatuhan paling rendah, yaitu baru 99 orang atau 17,90 persen yang melapor dari total 553 orang wajib lapor. KPK pun mengingatkan cara pelaporan LHKPN saat ini lebih mudah lewat e-LHKPN.

"Caranya mudah, cukup dengan membuka website elhkpn.kpk.go.id kemudian login dan mengikuti petunjuk yang ada. Jika ada kendala, bisa menghubungi KPK di Call Center 198. Kami akan membantu," jelasnya.

Febri mengatakan KPK juga sudah melakukan jemput bola dengan mendatangi sejumlah instansi seperti DPR. Febri pun mengingatkan KPK akan mengumumkan nama anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD yang sudah melaporkan LHKPN-nya sebagai salah satu langkah sosialisasi slogan 'Pilih yang Jujur' jelang Pemilu 2019.

"Dalam konteks membantu masyarakat menentukan pilihan pada Pemilu 2019 ini, untuk mewujudkan membantu masyarakat menerapkan slogan 'Pilih yang Jujur', KPK juga berencana akan mengumumkan para anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah melaporkan kekayaannya. Sehingga hal tersebut diharapkan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat," ucap Febri.

Berikut data tingkat kepatuhan LHKPN berdasarkan instansi per 25 Maret:

Baca juga: DPR-KPK Gelar Coaching Clinic Pengisian LHKPN

1. Eksekutif
Wajib lapor: 266.360 orang
Sudah lapor: 125.986 orang
Persentase: 47,30%

2. Yudikatif
Wajib lapor: 23.962 orang
Sudah lapor: 9.458 orang
Persentase: 39,53%

3. MPR
Wajib lapor: 8 orang
Sudah lapor: 4 orang
Persentase: 50%

4. DPR
Wajib lapor: 553 orang
Sudah lapor: 99 orang
Persentase: 17,90%

5. DPD
Wajib lapor: 133 orang
Sudah lapor: 84 orang
Persentase: 63,16%

6. DPRD
Wajib lapor: 16.798 orang
Sudah lapor: 4.360 orang
Persentase: 25,96%

7. BUMN/BUMD
Wajib lapor: 28.191 orang
Sudah lapor: 16.125 orang
Persentase: 57,20% (haf/dhn)