DetikNews
Sabtu 23 Maret 2019, 17:02 WIB

TKN akan Libatkan Kepala Daerah hingga Menteri dalam Kampanye Terbuka

- detikNews
TKN akan Libatkan Kepala Daerah hingga Menteri dalam Kampanye Terbuka Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto. (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyiapkan menteri-menteri Kabinet Kerja untuk ikut menyukseskan kampanye terbuka yang dimulai besok. Para menteri akan dijadikan juru kampanye nasional (jurkamnas).

"Kami juga siapkan jurkamnas dari ulama, pimpinan partai politik, dan para menteri yang mengambil cuti untuk membantu seluruh panggung politik Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin," kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, di Posko TKN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).


Hasto tak menyebutkan siapa saja ulama yang akan diikutsertakan sebagai jurkamnas. Namun soal menteri yang akan menjadi jurkamnas, Hasto menuturkan PDIP mengirimkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; dari NasDem ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; dan dari PKB ada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

"Dari PDI Perjuangan kami ajukan Mas Pramono Anung, Mbak Puan, dari PKB ada Mas Hanif, dari NasDem Mbak Siti Nurbaya," jelas Hasto.

Selain menteri, Hasto menambahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terjadwal akan menghadiri kampanye di Yogyakarta. Adapun Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh akan menghadiri kampanye di Aceh dan Kepulauan Riau (Kepri).

"Bahkan Ibu Megawati hari ini dalam persiapan kampanye umum ke Yogya, bersama Pak Jokowi bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pak Surya Paloh ke Aceh dan Kepri," tutur Hasto.

Selain menteri yang merupakan politikus, lanjut Hasto, akan ada menteri dari kalangan profesional yang akan turut bergabung. "Ada sebagian yang gabung (dari menteri profesional). Ada Pak Budi Karya (Menteri Perhubungan)," jelas Hasto.

Selain itu, TKN akan melibatkan kepala daerah dalam kampanye itu. Namun mereka tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

"Tentu saja karena kampanye serentak di 17 provinsi, setiap zona itu kami melibatkan kader-kader dari PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB untuk semua terlibat yang punya kader di pemerintahan untuk aktif. Tapi kita memberikan remind yang sangat kuat untuk tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Hasto di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3).


Selain itu, Hasto mengatakan kepala daerah yang berasal dari luar partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf tapi telah menyatakan dukungan akan diajak untuk terlibat dalam kampanye. Menurutnya, para kepala daerah ini juga menjadi bagian dari koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Tetap diajak, semua menjadi bagian. Karena itu menunjukkan bagaimana hubungan antara pusat dan daerah. Pak Jokowi sangat menaruh perhatian, semua daerah punya keseimbangan pertumbuhan, dan semuanya berkemajuan dalam ekonomi nasional kita," ujar Hasto.

"Jadi semua kita rancang, termasuk dari Cirebon, kemudian dari Maluku, Maluku Utara, itu kan ada beberapa kader partai lain yang menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi. Semua kita libatkan," imbuhnya.
(/)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed