Jumat 22 Maret 2019, 19:20 WIB
Bikin Simulasi Coblosan, Mendagri Ajak ASN Lawan Hoax Pemilu
Mendagri Tjahjo Kumolo (Rolando/detikcom)
Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak aparatur sipil negara (ASN) mengikuti simulasi pencoblosan surat suara. Tjahjo juga meminta ASN aktif melawan segala macam bentuk hoax atau pelanggaran dalam pemilu.
"Racun demokrasi harus kita lawan. Ingatkan jika ada kampanye berujar kebencian, hoax, fitnah, SARA," kata Tjahjo pada saat apel bersama ASN di lapangan Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).
Tujuan simulasi pencoblosan, menurut Tjahjo, adalah agar para ASN dapat mensosialisasikan hal tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Tjahjo kemudian mengajak ASN berikrar untuk pemilu.
"Jelas posisi ASN adalah netral. Netral dalam arti wajib sebagai anggota masyarakat, sebagai tokoh keluarga, Anda harus mensosialisasikan cara-cara mencoblos dengan baik di lingkungan Anda atau di masyarakat Anda bertempat tinggal," ucap Tjahjo.
Berikut ikrar yang dibacakan Tjahjo dan diikuti para ASN tersebut:
Ikrar Kemendagri dan BNPP
1. Mendukung suksesnya pemilu dan pilpres serentak tahun 2019 demi terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menolak segala bentuk kampanye yang bermuatan kebencian, fitnah, ujaran yang bermuatan SARA, serta hoaks;
3. Mendukung serta mendorong kampanye yang bermartabat dan beretika. Mengedepankan adu program adu, adu konsep, adu gagasan, bagian dari pendidikan politik yang bermartabat;
4. Menjaga netralitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggung jawab;
5. Mengajak seluruh warga negara Republik Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis pada tanggal 17 April 2019, demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta terwujudnya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Mendukung tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian pernyataan sikap keluarga besar Kemendagri dan BNPP kami sampaikan dengan rasa penuh tanggung jawab demi terwujudnya pemilu serentak yang bermartabat, beretika, dan demokratis dalam rangka menegakkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(dhn/dhn)
"Racun demokrasi harus kita lawan. Ingatkan jika ada kampanye berujar kebencian, hoax, fitnah, SARA," kata Tjahjo pada saat apel bersama ASN di lapangan Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).
Tujuan simulasi pencoblosan, menurut Tjahjo, adalah agar para ASN dapat mensosialisasikan hal tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Tjahjo kemudian mengajak ASN berikrar untuk pemilu.
Berikut ikrar yang dibacakan Tjahjo dan diikuti para ASN tersebut:
Ikrar Kemendagri dan BNPP
1. Mendukung suksesnya pemilu dan pilpres serentak tahun 2019 demi terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menolak segala bentuk kampanye yang bermuatan kebencian, fitnah, ujaran yang bermuatan SARA, serta hoaks;
3. Mendukung serta mendorong kampanye yang bermartabat dan beretika. Mengedepankan adu program adu, adu konsep, adu gagasan, bagian dari pendidikan politik yang bermartabat;
4. Menjaga netralitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggung jawab;
5. Mengajak seluruh warga negara Republik Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis pada tanggal 17 April 2019, demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta terwujudnya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Mendukung tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian pernyataan sikap keluarga besar Kemendagri dan BNPP kami sampaikan dengan rasa penuh tanggung jawab demi terwujudnya pemilu serentak yang bermartabat, beretika, dan demokratis dalam rangka menegakkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(dhn/dhn)
