DPR Nilai Pemerintah Lamban Tangani Kasus Flu Burung
Jumat, 23 Sep 2005 16:09 WIB
Jakarta - Pemerintah dinilai lamban menangani merebaknya kasus flu burung di Indonesia. Akibatnya jumlah korban flu burung pun terus bertambah.Demikian pendapat yang mengemuka dalam Dialektika Demokrasi dengan tema "Mengatasi Penyebaran Flu Burung," di ruang pers Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/9/2005).Menurut anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Golkar Musfihin Dahlan, pemerintah lamban. Hal ini terbukti dengan makin bertambahnya korban akibat dugaan terjangkit virus flu burung. Selain itu, departemen terkait seperti Departemen PU, Departemen Pertanian dan departemen lainnya juga belum melaksanaan tugas luar biasa untuk mengantisipasi merebaknya kasus flu burung ini."Ini penyakit global, jadi harus menjadi perhatian kita semua. Tapi pemerintah belum menangani dengan baik," kata Musfihin. Dia juga menilai penetapan kejadian luar biasa (KLB) flu burung terlambat, karena seharusnya ditetapkan sejak meninggalnya Iwan Siswara Rapei dan dua putrinya pada Juli lalu, jika pemerintah memang tanggap mengantisipasi kasus tersebut.Meski demikian, lanjutnya, keputusan pemerintah yang menetapkan KLB harus didukung. Sebab, kasus flu burung menyangkut nyawa manusia yang tidak ada gantinya.Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Hilman Indra. Dia sangat menyayangkan kelambanan pemerintah mengatasi kasus flu burung.Pasalnya sejak merebaknya kasus flu burung di Sulawesi Selatan, Komisi IV sudah memperingatkan Deptan dan pemerintah agar mengantisipasi dan memotong jalur penyebaran flu burung ke Jawa."Tapi kenyataannya, imbauan ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. Akhirnya kota Jakarta menjadi sasaran virus flu burung," kata Hilman Indra. Dalam kesempatan itu Hilman mengingatkan agar pemda jujur terhadap kondisi wilayahnya jika ada yang terjangkit virus flu burung agar bisa diantisipasi dengan baik."Ternak yang terkena flu burung harus segera dimusnahkan. Pemerintah harus sediakan dana untuk mengompensasi ternak yang dimusnahkan tersebut," tegasnya.
(san/)











































