"Sejumlah rekomendasi itu kita masuk kepada overcapacity, soal pemberian hak-hak mereka di dalam, bagaimana kita tadi berdiskusi bagaimana narapidana koruptor ini umpamanya ditempatkan pada satu tempat kita diskusi juga seperti itu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (19/3/2019).
Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana mengatakan masukan yang diberikan itu juga termasuk pemberian makanan bagi warga binaan. Menurut Wawan, overkapasitas ataupun overstay yang terjadi di lapas menjadi beban bagi Ditjen Pas.
"Jadi tahanan-tahanan yang ada di lapas ini sebetulnya sudah keluar karena lewat masa tahanan, dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, belum memperpanjang masa tahanan jadi ada overstay. Ada kurang-lebih 29 ribu (orang) yang overstay di lapas ini. Itu akibatnya kalau hitung kasar saja sehari Rp 14 ribu untuk makan saja, berarti Ditjen Pas ini harus menyediakan Rp 414 juta perhari untuk memberikan makan sebenarnya yang tidak perlu, karena sudah keluar dari tahanan," ucap Wawan.
Masalah ini pun, menurut KPK, menjadi salah satu tantangan untuk pengelolaan lapas. Penyebabnya, pengadaan anggaran makanan bagi warga binaan sulit diestimasi karena bisa saja jumlah yang dianggarkan di awal dengan jumlah orang yang masuk menjadi warga binaan selama masa anggaran berjalan tidak sesuai.
Sementara itu, Dirjen Pas Sri Puguh mengatakan ada 260 ribu warga binaan, padahal kapasitas lapas hanya 126 ribu orang. Dia mengatakan overkapasitas menjadi salah satu masalah terberat yang dihadapi pihaknya.
"Kondisi overcrowding yang sampai hari ini menjadi salah satu permasalahan terberat jajaran kami, karena kapasitas yang hanya 126 ribu diisi oleh 260 ribu dan tentunya ini menjadi kerja bersama," ucap Sri Puguh.
Dia juga mengatakan kajian dan rekomendasi dari KPK bakal diterjemahkan dalam rencana aksi oleh jajarannya. Sri Puguh meminta semua aparat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lapas serius melaksanakan hasil rekomendasi ini.
"Kajian tentang tata kelola sistem pemasyarakatan ini tentu membantu sekali kami untuk melakukan perbaikan dengan nanti akan kami terjemahkan dalam bentuk rencana aksi, kapan, bagaimana, siapa melakukan apa dan tentu ini harus menjadi perhatian sungguh-sungguh dari jajaran kami bahwa kajian ini tidak boleh hanya dianggap sesuatu yang tidak ada implikasinya," jelasnya. (haf/jbr)
