Ketua MPR Tolak Harga BBM Naik

Jakarta - Janji adalah utang. Itulah yang harus ditepati pemerintah sebelum menaikkan harga BBM. Janji-janji kompensasi BBM harus terealisasi."Saya setuju kenaikan harga BBM ditunda dulu. Pemerintah merealisasikan dulu janji-janji kompensasi BBM, karena sampai saat ini kompensasi BBM bulan Maret belum semuanya tersalurkan. Selain itu, ini menjelang bulan puasa, Lebaran, Natal dan tahun baru. Pemerintah jangan membuat masyarakat semakin bingung," ujar Ketua MPR Hidayat Nurwahid.Hal ini disampaikan dia di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/9/2005).Menurut dia, pemerintah harus arif dan perlu mendengarkan dengan bijak suara mantan pemimpin negara seperti mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid alis Gus Dur yang juga menolak kenaikan harga BBM. "Tentunya mereka sudah berpikir dengan matang," ujarnya.Hidayat meminta pemerintah tidak terlalu banyak menyampaikan wacana kenaikan harga BBM. "Apalagi sampai di atas 50 persen seperti 70-80 persen. Itu akan semakin membuat rakyat menjadi panik," kata Hidayat.Lebih lanjut, Hidayat meminta pemerintah mengkaji keberadaannya sebagai anggota OPEC. "Kalau memang tidak menjadi pengekspor justru mengimpor, kenapa berlama-lama menjadi anggota OPEC," tandasnya.Hidayat mengusulkan agar digelar sidang yang kilat bagi penyelundup BBM. "Jangan hanya berwacana terhadap penyelundup BBM dan juga jangan hanya yang teri-teri saja yang ditangkap," imbau Hidayat. (aan/)