Kamis 14 Maret 2019, 14:10 WIB
Stafsus Jokowi Minta TNI Ditarik dari Nduga Terkait Pemilu, Wiranto: Tak Logis
Menko Polhukam Wiranto (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -
Staf khusus presiden untuk wilayah Papua, Lenis Kogoya, meminta TNI menarik 600 anggota pasukan dari Nduga setelah gugurnya 3 anggota TNI yang baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Lenis meminta pengejaran KKB Papua dilakukan setelah Pemilu 2019. Usulan tersebut dinilai Menko Polhukam Wiranto tidak logis.
Wiranto awalnya menjelaskan mengenai peta kerawanan pemilu yang sudah dibuat Polri dan Bawaslu. Mantan Panglima ABRI ini berharap daerah yang rawan, seperti di Papua, dapat dinetralkan saat pemilu serentak, yang digelar pada 17 April 2019. Karena itu, Wiranto menyebut usulan Lenis tidak logis karena TNI dikerahkan ke Nduga terkait keamanan nasional.
"Tetapi kemudian ada keinginan untuk menarik TNI hanya karena Pemilu, ya tidak logis. Karena TNI datang, TNI dikirim, TNI bertugas itu bukan hanya karena Pemilu, (tetapi) karena keamanan nasional. Tugas pemerintah agar melindungi bangsa dan negara Indonesia," ujar Wiranto kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).
Seperti diketahui, 600 personel yang dikerahkan terdiri dari Zipur 8 dan Yonif 431 dari Kodam Wirabuana. Personel TNI itu tidak hanya mengerjakan pembangunan jembatan, tapi juga mengamankan selama pengerjaannya, mengingat pengerjaannya tidak tuntas setelah diserang KKB. Wiranto pun menjelaskan bahwa pengerahan pasukan ke Nduga karena ada warga negara yang terganggu.
"Karena tumpah darah berbagai wilayah yang terganggu, ada warga negara terganggu, membutuhkan polisi hadir, membutuhkan TNI hadir. Kita hadirkan di sana. Tidak hanya karena pemilu, jangan sampai dicampuradukkan," ujar Wiranto.
Permintaan untuk menarik 600 anggota pasukan TNI dari Nduga sudah dilaporkan Lenis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lenis mendorong penyelesaian konflik di Nduga diselesaikan dengan pendekatan lunak (soft approach).
"Saya mendengar, baik berita dari Panglima TNI, aksi door to door. Melalui pembangunan, pelayanan, dan kasih. Itu sangat penting. Jadi sekarang aparat jumlahnya sekitar 600 orang yang saya dapat laporan sudah sampai di Nduga, lebih baik saya minta tarik kembali saja. Saya menyampaikan ini mewakili kepala suku Provinsi Papua, dan saya juga sebagai staf khusus presiden. Saya sebagai staf khusus presiden, saya punya pimpinan. Pimpinan Pak Presiden saya sudah lapor minta tarik kembali," kata Lenis di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Lenis juga menanggapi instruksi Jokowi agar pelaku penyerangan terhadap anggota TNI dikejar. Namun Lenis mempertimbangkan faktor keamanan saat pemilu berlangsung jika KKB Papua dikejar sebelum 17 April.
"Itu nanti boleh kita mengejar. Tapi pas pilpres terjadi penembakan kedua pihak, terjadi golput, itu sangat bahaya. Pihak ketiga bisa manfaatkan. Kepentingan kita punya negara ini terancam. Kita harus bisa bersabar. Selesaikan 17 April dulu," tuturnya.
Simak Juga 'Baku Tembak Kelompok Bersenjata Kembali Terjadi di Nduga Papua':
(dkp/fjp)
Wiranto awalnya menjelaskan mengenai peta kerawanan pemilu yang sudah dibuat Polri dan Bawaslu. Mantan Panglima ABRI ini berharap daerah yang rawan, seperti di Papua, dapat dinetralkan saat pemilu serentak, yang digelar pada 17 April 2019. Karena itu, Wiranto menyebut usulan Lenis tidak logis karena TNI dikerahkan ke Nduga terkait keamanan nasional.
"Tetapi kemudian ada keinginan untuk menarik TNI hanya karena Pemilu, ya tidak logis. Karena TNI datang, TNI dikirim, TNI bertugas itu bukan hanya karena Pemilu, (tetapi) karena keamanan nasional. Tugas pemerintah agar melindungi bangsa dan negara Indonesia," ujar Wiranto kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).
"Karena tumpah darah berbagai wilayah yang terganggu, ada warga negara terganggu, membutuhkan polisi hadir, membutuhkan TNI hadir. Kita hadirkan di sana. Tidak hanya karena pemilu, jangan sampai dicampuradukkan," ujar Wiranto.
Permintaan untuk menarik 600 anggota pasukan TNI dari Nduga sudah dilaporkan Lenis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lenis mendorong penyelesaian konflik di Nduga diselesaikan dengan pendekatan lunak (soft approach).
 Staf Khusus Presiden RI Lenis Kogoya. (Grandyos Zafna/detikcom) |
"Saya mendengar, baik berita dari Panglima TNI, aksi door to door. Melalui pembangunan, pelayanan, dan kasih. Itu sangat penting. Jadi sekarang aparat jumlahnya sekitar 600 orang yang saya dapat laporan sudah sampai di Nduga, lebih baik saya minta tarik kembali saja. Saya menyampaikan ini mewakili kepala suku Provinsi Papua, dan saya juga sebagai staf khusus presiden. Saya sebagai staf khusus presiden, saya punya pimpinan. Pimpinan Pak Presiden saya sudah lapor minta tarik kembali," kata Lenis di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Lenis juga menanggapi instruksi Jokowi agar pelaku penyerangan terhadap anggota TNI dikejar. Namun Lenis mempertimbangkan faktor keamanan saat pemilu berlangsung jika KKB Papua dikejar sebelum 17 April.
"Itu nanti boleh kita mengejar. Tapi pas pilpres terjadi penembakan kedua pihak, terjadi golput, itu sangat bahaya. Pihak ketiga bisa manfaatkan. Kepentingan kita punya negara ini terancam. Kita harus bisa bersabar. Selesaikan 17 April dulu," tuturnya.
Simak Juga 'Baku Tembak Kelompok Bersenjata Kembali Terjadi di Nduga Papua':
(dkp/fjp)
