Diserahkan ke Jokowi, Timnas PK Fokus 11 Aksi Pencegahan Korupsi

Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melaporkan hasil penyusunan kegiatan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Timnas PK akan fokus pada 11 aksi pencegahan korupsi.

"Perpres (nomor 54 tahun 2018) tetapkan 3 fokus: perizinan, tata niaga, dan penegakan hukum. Dalam waktu 3 bulan 3 fokus dijabarkan dalam aksi. Kemudian kita ketahui ada 11 aksi yang ada 24 sub aksi yang akan dilakukan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus melanjutkan, 11 aksi tersebut akan mencakup beberapa kegiatan. Fokus pertama Timnas PK akan ke masalah penyelenggaraan kemudahan perizinan.

"Dalam kemudahan perizinan ini fokus utama adalah adanya OSS dan PTSP. Kami harapkan yang nanti tergabung dalam OSS bukan hanya Pemda tapi kementerian-kementerian di pusat. Misalnya (Kementerian) ESDM dan (kementerian) kesehatan, masih banyak kegiatan yang harus disinergikan dengan OSS," ujarnya.

Fokus pertama dari Timnas PK juga kepada masalah transparansi perizinan. Di antaranya menyangkut pengukuran kawasan hutan, kebijakan satu peta, dan tumpang tindih pemberian izin.

"Pemanfaatan lahan negara yang salah tidak mungkin terus dibiarkan. Bahkan ada yang sudah incracht namun belum ada eksekusinya. Misalnya di Padang Lawas, kalau diserahkan kepada rakyat saya kira bagus," tuturnya.

Agus melanjutkan, fokus kedua dari Timnas PK nantinya juga kepada keuangan negara. Aksi utamanya adalah integrasi antara e-budgeting dan e-planning. Agus pun menyarankan agar Bappenas dan Kemenkeu, khususnya Dirjen Anggaran Kemenkeu dan Deputi Keuangan Bappenas agar duduk bersama membuat proses bisnis agar e-planning dan e-budgeting dapat terwujud.

"E-planning dan e-budgeting harus diintegrasikan dengan e-procurement. Jadi kami harap dalam eproc bisa kembangkan industri. Kalau melihat besarnya pengadaan yang dilakukan tak kurang Rp 1.000 triliun lari ke pembelian jasa dan belanja modal," imbuhnya.

Fokus ketiga, Timnas PK dikatakan Agus menggaris bawahi masalah penegakan hukum. Agus mengatakan jika penegakan hukum untuk korupsi masih rendah. Dia pun menyoroti sistem informasi yang sudah ada, namun para penegak hukum tidak saling melakukan komunikasi.

"Lapas punya sistem informasi namun polisi tidak tahu mana narapidana yang overstay," ucapnya.

Terakhir, Agus pun menyoroti reformasi birokrasi untuk pencegahan korupsi. Timnas PK berharap agar tidak ada penambahan organisasi baru.

"Kalau pun ada, coba dilihat yang ada hari ini apa. Misalnya ada 911 di AS dan perlu dibentuk homeland security tidak membuat organisasi baru. Mari dilihat kalau perlu efeltifkam kerja kita mungkin organisasi yang ada perlu dievaluasi dan digabungkan," katanya.

(nvl/knv)