detikNews
Rabu 13 Maret 2019, 16:48 WIB

M Taufik Yakin Mayoritas Fraksi DPRD DKI Setuju Pelepasan Saham Bir

Arief Ikhsanudin - detikNews
M Taufik Yakin Mayoritas Fraksi DPRD DKI Setuju Pelepasan Saham Bir Wakil Ketua DPRD DPRD DKI Jakarta M Taufik. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, yakin mayoritas fraksi mendukung pelepasan saham bir PT Delta Djakarta milik Pemprov DKI. Gerindra akan terus melobi dan komunikasi agar semua fraksi bisa menerima wacana tersebut.

"Ya nanti kita satukan (pandangan). Fraksi kami kan Gerindra, ya, kami melobi-lobi fraksi lain. Banyak faktor yang menurut saya banyak positifnya dijual," ucap Taufik kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (13/3/2019).


Beberapa fraksi masih mempertanyakan penjualan saham PT Delta Djakarta. Namun Taufik yakin mayoritas fraksi sudah bersuara setuju.

"Saya meyakini setuju kalau Anda baca sekarang sudah muncul setuju-setuju. Saya setiap hari sekarang komunikasi sama teman-teman ini loh ini, setelah ada penjelasan kita semua setuju," kata Taufik.

Taufik menjelaskan pemerintah tidak boleh memiliki saham dalam produksi minuman keras. Produksi minuman keras tidak memiliki tujuan membangun.

"Banyak faktor, pertama, secara psikologis, pemerintah daerah lebih leluasa ketika mau menertibkan. Tapi kan pemerintah daerah dagang, dagang minuman keras, kalau yang Delta itu perolehannya keuntungan, bukan pembangunan. Saya kira ini salah satu faktornya. Anda bayangkan kalau sekarang kita dapat Rp 1,2 triliun dia maksimum Rp 50 miliarlah setahun, dikali 24 tahun baru dapat duit Rp 1,4 triliun selama 24 tahun pemerintah DKI tersandera," ucap Taufik.


Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirim surat sebanyak dua kali meminta persetujuan penjualan saham PT Delta Djakarta. Surat kedua ditandatangani oleh Anies pada 31 Januari 2019.

Anies memberikan argumen bahwa penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk milik Pemprov DKI Jakarta beralasan pada kemanfaatan. Pemprov harus menjalankan usaha yang mempunyai nilai pembangunan masyarakat.

"Argumen sederhana Rp 1,2 triliun dipakai untuk pembangunan atau tidak. Kalau negara punya saham, atau badan usaha, maka di bidang pembangunan. Pemerintah kalau bikin usaha itu tren pembangunan, misal perbankan, infrastruktur," kata Anies.
(aik/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com