Isu Main Mata Kasus Ratusan Miliar Cipaganti, Pimpinan KY: Fitnah!

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 13 Mar 2019 08:14 WIB
Sumartoyo (Ari/detikcom)
Jakarta - Masih ingat kasus agen travel Cipaganti dengan kerugian anggota koperasi mencapai ratusan miliar rupiah? Kasus ini masih berlangsung dan menyeret pimpinan KY, Sumartoyo.

Skandal Cipaganti berakhir di tangan hakim agung Artidjo Alkostar, hakim agung Prof Dr Surya Jaya, dan hakim agung Sri Murwahyuni pada 29 Maret 2016. Mereka yang dihukum adalah:

1. Andianto Setiabudi dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp 150 miliar.
2. Julia Sri Redjeki dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar.
3. Yulinda Tjendrawati Setiawan dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar.
4. Cece Kadarisman dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 75 miliar.


Nah, ternyata kasus ini belum berakhir. Pengacara pihak Cipaganti belakangan menjadi pimpinan KY, yaitu Sumartoyo. Disebut-sebut Sumartoyo main mata untuk membuka lagi kasus itu dengan meminjam pihak ketiga melaporkan para hakim yang mengadili Cipaganti ke KY.

Belakangan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Peradilan meminta agar dibentuk Dewan Etik KY agar memberhentikan Sumartoyo.

"Jadi terkait dimunculkannya dugaan konflik kepentingan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pemeriksaan laporan perkara tersebut sangat bernuansa fiktif dan fitnah kepada KY," ujar Sumartoyo kepada detikcom, Rabu (13/3/2019).

Sumartoyo mengakui bahwa dia adalah lawyer di kasus Cipaganti Group. Namun, saat terpilih menjadi anggota KY pada 2015, ia menyatakan tidak lagi berurusan dengan dunia advokat.

"Pada saat laporan terkait perkara Cipaganti Group masuk ke KY dan diproses pemeriksaannya oleh tim KY maupun komisioner KY, saya sama sekali tidak lagi berurusan dengan perkara tersebut. Sebab, ketentuan di internal KY memang tidak memungkinkan untuk mantan lawyer yang sebelumnya menangani perkara tersebut terlibat dalam pemeriksaan laporan tersebut di KY," ujar Sumartoyo.


Selain mendesak Sumartoyo mundur, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Peradilan meminta Aidul Fitriciada Azhari mundur. Aidul dinilai telah melanggar etik, yaitu mendaftar hakim konstitusi, padahal masa jabatan baru habis 2020.

"Dasarnya ini ya? Saya malah bingung kesalahan saya di mana?" kata Aidul saat dimintai konfirmasi. (asp/gbr)