Bawaslu akan Klarifikasi FPI soal Munajat 212, Munarman: Kurang Kerjaan

Jakarta - Bawaslu DKI Jakarta akan meminta klarifikasi dari FPI DKI soal kegiatan Munajat 212 di Monas. Jubir FPI, Munarman, menilai Bawaslu kekurangan pekerjaan.

"Bawaslu kurang kerjaan," kata Munarman, Senin (11/3/2019) malam.

Munarman meminta Bawaslu berfokus menyelidiki terkait permasalahan DPT pemilu. Dia meminta Bawaslu tak ikut menjadi 'pemain'.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagusnya fokus ke DPT bermasalah hingga 17 juta, dan adanya WNA masuk DPT. Jangan ikut-ikutan jadi pemain. Fokuslah pada kecurangan kecurangan dan tidak netralnya ASN maupun aparat hukum," ucap dia.

Terkait agenda klarifikasi Bawaslu, Munarman belum bisa memastikan kehadiran FPI DKI. Dia akan bertanya terlebih dahulu kepada pengurus FPI DKI.

"Saya tanyakan ke FPI DKI," imbuhnya.

Sebelumnya, Bawaslu DKI sudah meminta klarifikasi dari perwakilan MUI DKI atas laporan dugaan pelanggaran kampanye pada Munajat 212. Selanjutnya, pihak yang akan dimintai klarifikasi adalah FPI DKI Jakarta.

"Ke depan kita juga akan meminta klarifikasi dari FPI DKI di acara kepanitiaan Munajat 212," ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, di kantornya, Jl Danau Agung III, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin (11/3/2019).

Selain MUI DKI, Bawaslu DKI mengagendakan klarifikasi dari Fadli Zon dan Neno Warisman. Pekan lalu, Bawaslu DKI meminta keterangan dari Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan soal Munajat 212 yang digelar pada Kamis, 21 Februari.

"Tadi memang MUI sudah memberi keterangan terkait kegiatan mereka, yaitu Senandung Zikir, nanti kita akan menilai beberapa klarifikasi tersebut apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak," sambung Puadi.

Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta Faiz Rafdi di kantor Bawaslu DKI sebelumnya menegaskan tidak mengundang tokoh politik dalam Senandung Selawat dan Zikir Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan acara Munajat 212.

Saksikan juga video 'Kronologis Keributan di Malam Munajat 212':

[Gambas:Video 20detik]

(knv/fjp)