PTUN Diminta Tolak Gugatan Hakim Binsar Si Pengadil Kopi Sianida

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keadilan meminta majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengadili gugatan yang diajukan Binsar M Goeltom ditolak. Sebab, menurut koalisi itu, gugatan Binsar berpotensi memperkecil munculnya hakim berkualitas.

"Meminta kepada hakim yang memeriksa perkara, untuk menghentikan proses gugatan Binsar Goeltom yang sedang berjalan di PTUN," ucap perwakilan koalisi tersebut, Erwin Natosmal Oemar, dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Baca juga: Lagi! Binsar Si Pengadil Kopi Sianida Jessica Bikin Geger Hukum

Gugatan Binsar itu dilayangkan ke PTUN Jakarta yang poin utamanya meminta agar PTUN membatalkan kebijakan Komisi Yudisial (KY) untuk menerima calon hakim agung dari unsur non-karier. Erwin menilai gugatan itu--bila dikabulkan--bisa menutup pintu bagi hakim non-karier yang ingin menjadi hakim agung.

"Dengan ditutupnya calon hakim agung dari unsur non-karier maka potensi publik untuk mendapatkan hakim agung yang berkualitas menjadi mengecil," sebut Erwin.

Selain itu Erwin menilai ada kepentingan lain di balik gugatan itu. Sebab, Erwin menilai latar belakang Binsar sebagai hakim karier bisa menjadi rujukan.

"Dalam kasus ini, patut diduga dengan kuat bahwa hakim yang memeriksa perkara juga mempunyai kepentingan Iangsung dengan perkara karena hakim merupakan hakim karier, di mana sulit untuk tidak mengatakan tidak ada korelasinya," ucapnya.

Baca juga: Disebut Hakim Pembangkang Tingkat Nasional, Karier Eddy Malah Moncer

Binsar yang kini bertugas sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebelumnya dikenal saat mengadili kasus 'kopi sianida' Jessica Kumala Wongso. Binsar beberapa kali gagal mengikuti seleksi hakim agung.

Pada 2012, ia mendaftar calon hakim agung lewat jalur non-karier tapi gagal. Pada 2017 dan 2018, ia berturut-turut mengikuti seleksi hakim agung dari jalur karier, tapi kembali gagal. Pada 2016, ia juga menggugat syarat calon hakim agung ke Mahkamah Konstitusi (MK). (abw/dhn)