DetikNews
Sabtu 09 Maret 2019, 15:57 WIB

Laporan Eggi Sudjana soal Jokowi Dihentikan, BPN: Hukum Tak Bisa Uji Omong Kosong

Yulida Medistiara - detikNews
Laporan Eggi Sudjana soal Jokowi Dihentikan, BPN: Hukum Tak Bisa Uji Omong Kosong Faldo Maldini (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Bawaslu memutuskan menghentikan penanganan laporan terhadap Joko Widodo (Jokowi) soal impor jagung dan kebakaran hutan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu. BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai apa yang disampaikan Jokowi mengenai data impor jagung yang berbeda tidak salah, tapi dianggap omong kosong. BPN menilai Bawaslu memang tidak bisa menguji omong kosong.

"Kalau bagi saya pribadi, Pak Petahana tidak hoax soal data itu, bisa saja beliau lupa. Kalau orang berbohong, syaratnya dia harus tahu mana yang benar. Saya juga tidak yakin petahana sadar mengatakan hal yang salah. Ini soal kepentingan untuk terpilih lagi saja, tidak peduli benar atau salah. Ini yang biasa disebut omong kosong," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini, saat dihubungi, Sabtu (9/3/2019).


"Hukum tidak bisa uji omong kosong. Kalau semua omong kosong diselesaikan di pengadilan, sudah berapa banyak pejabat publik yang dilaporkan oleh warga. Pemilu ini tempat omong kosong berseliweran, tinggal mendidik warga dikuatkan imun politisnya agar tidak termakan omong kosong," imbuh Faldo.

Faldo lalu memuji Eggi Sudjana yang dianggap berani menguji laporan tersebut ke Bawaslu. Faldi menyebut Bawaslu belum berani memutuskan terobosan baru mengenai laporan tersebut. Padahal, menurutnya, substansi laporan tersebut jelas agar tidak ada pejabat yang sembarangan melakukan klaim.

"Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Eggi dan kawan-kawan ini adalah sebuah eksperimen hukum. Belum pernah ada kejadian semacam ini. Apakah klaim politis yang keliru bisa diuji secara hukum? Ternyata, Bawaslu putuskan tidak lanjut. Sebagai praktisi hukum, apa yang dilakukan Pak Eggi ini sebuah terobosan. Sayangnya, Bawaslu tidak tanggapi laporan itu dengan cara out of the box," ujar Faldo.


"Substansinya kan jelas, agar calon pejabat publik tidak sembarangan melakukan klaim. Ini capres, bayangkan kalau itu terjadi di tingkat daerah, yang sumber datanya tidak selengkap nasional. Publik tidak bisa cek. Semangatnya Pak Eggi bagus sekali, apa yang dilakukan Bawaslu juga tidak salah secara formal. Namun putusan itu tidak memberikan pelajaran baru bagi masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya, laporan terhadap Joko Widodo (Jokowi) soal impor jagung dan kebakaran hutan dihentikan Bawaslu. Bawaslu menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


Menanggapi pelaporan yang dihentikan itu, kuasa hukum Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax, Eggi Sudjana, menilai Bawaslu tidak fair dalam menghentikan laporan terhadap Jokowi soal data impor jagung dan kebakaran hutan di debat capres kedua. Eggi akan melaporkan Bawaslu dan Jokowi ke Bareskrim.

"Ya di sinilah terjadinya tidak fair di dalam menerima laporan. Tidak fair-nya adalah dia cuma memakai pasal UU Pemilu Pasal 280, itu memang tidak ada kaitannya dengan itu," kata Eggi saat dihubungi, Sabtu (9/3).
(yld/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed