Orang Rimba di Jambi Belum Ada yang Ganti Kolom Agama

Jambi - Masyarakat adat Orang Rimba di Provinsi Jambi belum ada yang mengganti kolom agama di KTP-nya. Jumlah mereka juga sedikit yang memiliki identitas resmi.

"Setahu kita, sampai saat ini belum dapat kabar adanya warga Orang Rimba yang telah mengganti kolom agamanya menjadi Penghayat Kepercayaan," kata juru bicara Komunitas Konservasi Indonesia (KKI), Warung Informasi Konservasi (Warsi) LSM di Jambi, Sukmareni dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: Begini Upacara Pemakaman bagi Penghayat Sapta Darma

Reni menjelaskan Warsi sudah lama melakukan pendampingan pada masyarakat adat ini. Hingga kini belum ada warga yang melaporkan kolom agama di KTP-nya dihapus diganti menjadi Penghayat Kepercayaan.

"Mereka masih menggunakan kolom agama di KTP-nya. Walau mereka sendiri sebenarnya tidak meyakini agama yang tertera di kolom agama. Karena mereka punya keyakinan sendiri," ujarnya.

Menurut Reni, masyarakat Orang Rimba sebenarnya tidak terlalu memikirkan untuk mengganti kolom agama tersebut. Mereka sepertinya tidak memiliki waktu untuk repot menggantinya.

Apa lagi, mayoritas Orang Rimba di Jambi tidak mengantongi identitas resmi seperti KTP. Masyarakat adat yang memiliki KTP biasanya yang sudah keluar dari kawasan Taman Nasional. Mereka bermukim di desa yang berbatasan dengan kawasan taman nasional.

"Hanya sedikit mereka yang memiliki KTP. Mereka yang mengantongi KTP biasanya yang sudah hidup bersama masyarakat umum lainnya di sebuah pedesaan," kata Reni.

Baca juga: Warga Sikep di Kudus Belum Semua Isi Kolom Kepercayaan di e-KTP

Sebagian besar masyarakat yang hidup di dalam hutan, sambungnya, hingga kini tidak memiliki KTP. Bagaimana mungkin mereka memiliki KTP, karena persyaratan dalam administrasi kependudukan harus ada alamat yang jelas.

"Kalau mereka hidup di kawasan taman nasional, tentu tidak memiliki alamat desa yang jelas. Mana ada desa di dalam kawasan hutan belantara, satu sisi mereka hidup damai di sana," kata Reni.

Pihak Warsi, kata Reni, sudah mencoba melakukan pendekatan kepada Pemda setempat. Agar masyarakat Suku Rimba dipermudah dalam pengurusan KTP.

"Kondisinya kan tidak sama dengan masyarakat umum lainnya. Mereka bermukim di kawasan taman nasional, satu sisi mereka tidak mau keluar untuk pindah ke desa. Inilah yang harus dicarikan jalan keluarnya agar mereka bisa terdata sebagai penduduk Indonesia," kata Reni.

"Satu sisi, dalam KTP-kan harus ada alamat jelas, RT, RW, Desa atau kelurahan dan kecamatan. Kalau di dalam kawasan taman nasional tentu tidak ditemukan untuk bisa mengisi alamat tersebut. Ini salah satu kendala mengapa Orang Rimba banyak tidak punya KTP," kata Reni. (cha/idh)