Komnas Perempuan Rekomendasikan DPR Segera Sahkan RUU P-KS

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 06 Mar 2019 19:55 WIB
Foto: Azizah/detikcom
Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak terkait kekerasan seksual kepada perempuan, salah satunya kepada DPR. Komnas Perempuan merekomendasikan kepada DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

"Pemerintah dan DPR RI perlu segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk menghentikan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual dan membuka akses korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan atas ketidakberulangan, termasuk dalam hal ini menyetarakan posisi perempuan di depan hukum untuk mendapatkan perlindungan sepenuhnya atas tindakan pelanggaran hukum berbasis gender," kata Komisioner Komnas Perempuan Thaufiek Zulbahary di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).

Terkait rekomendasi tersebut, komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menjelaskan pihaknya mendukung RUU tersebut karena angka kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat setiap tahun.

"Komnas Perempuan bukan sangat mendukung lagi, sudah 5 tahun lamanya kami meminta untuk bisa segera disahkan. Karena kasusnya kan sudah meningkat terus tiap tahun. Sudah begitu, kekerasan seksual sekarang dimensinya lebih luas, sekarang masuk ke online, ke siber, terus disabilitas juga sekarang angka perkosaannya tinggi. Jadi bukan untuk kepentingan Komnas Perempuan, tapi buat kepentingan masyarakat perempuan Indonesia," ujar Mariana di lokasi yang sama.




Mariana juga menanggapi adanya fraksi di DPR yang menolak adanya RUU P-KS. Menurutnya, perlu strategi untuk berdialog dengan pihak yang kontra dan meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memimpin dialog tersebut.

"Kita harus punya strategi lain untuk mengajak dialog pihak-pihak yang kontra atau pihak-pihak yang tidak paham betul soal kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual. Untuk mengajak dialog ini, ibaratnya mereka lempar mercon, lari. Kita mau ajak ngomong nggak ada yang datang. Kita ajak dialog, nggak mau ketemu. Tapi ya situasi ini akan kita lihat nanti. Kita minta KPPPA untuk menjadi lead atau memimpin forum dialog ini supaya bisa lebih ada solusi yang segera dibahas di sana," jelas Mariana.

Mariana juga menyayangkan penyebaran hoax yang menyebut RUU P-KS ini akan melegalkan perzinaan. Namun ia tak ingin melihat penggiringan opini ini melalui pandangan politik.

"Hoax itu maksudnya orang jadi salah paham gitu. Orang hanya melihat poster, melihat kesimpulan-kesimpulan orang lain yang mereka nggak paham betul. Jadinya, kalau soal digiring sih, bisa juga, gitu," ucapnya.

"Tapi entah karena fraksinya membutuhkan pendulangan suara untuk pileg atau bagaimana, tapi kami tidak pernah ingin melihat ini secara politik. Kami hanya ingin melihat justru political will-nya mereka, apakah mereka mau membantu korban kekerasan seksual atau tidak. Itu saja yang kami mau dengar saat ini," imbuh Mariana.

Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara), yang juga hadir dalam acara tersebut, mengatakan pembahasan RUU P-KS baru akan dimulai pada Mei 2019. Menanggapi hal tersebut, Mariana mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta legislatifnya gagal jika RUU tersebut tidak bisa dirampungkan tahun ini.

"Kalau nggak gol tahun ini, ya berarti komitmen kepemimpinan Presiden Jokowi dan legislatifnya gagal menurut Komnas Perempuan," ucapnya.

Berikut ini rekomendasi Komnas Perempuan terkait sejumlah temuan kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2018:
1. Seluruh elemen negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) perlu segera mengakhiri impunitas dan pembiaran atas sejumlah persoalan kekerasan terhadap perempuan, dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh mekanisme nasional dan internasional HAM, termasuk dalam hal ini rekomendasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);
2. Pemerintah dan DPR RI perlu segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk menghentikan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual dan membuka akses korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan atas ketidakberulangan, termasuk dalam hal ini menyetarakan posisi perempuan di depan hukum untuk mendapatkan perlindungan sepenuhnya atas tindakan pelanggaran hukum yang berbasis gender;
3. Aparat Penegak Hukum perlu mengoptimalkan penggunaan UU PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus-kasus yang rentan menempatkan perempuan sebagai pelanggar hukum;
4. Tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat agar semakin meningkatkan upaya pendidikan masyarakat agar kebiasaan, praktik, dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan, dapat diminimalkan;
5. Masyarakat agar tetap fokus pada perlindungan korban yang menjadi tanggung jawab pemerintah dengan pelibatan korban, keluarga, masyarakat, dan korporasi sehingga tidak mereviktimisasi perempuan korban berkelanjutan. (azr/dhn)