DPRD DKI Kaji Pembentukan Pansus untuk Selidiki Dugaan Jual-Beli Jabatan

Jakarta - DPRD DKI Jakarta akan mengkaji pembentukan pansus guna menyelidiki dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu dilakukan lantaran DPRD DKI tak puas dengan penjelasan Pemprov DKI Jakarta mengenai dugaan tersebut.

"Kami akan kaji buat pansus rotasi jabatan, baru kali ini selama 9 tahun, baru kali ini ramai," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani saat rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Pemprov DKI Sediakan Nomor Aduan untuk Dugaan Jual-Beli Jabatan

Yani mengaku mendapat banyak laporan dari PNS yang didemosi. Laporan yang diterima menyebutkan banyak pejabat tidak mengetahui posisi barunya saat dilantik.

"PNS sampai di lokasi nggak tahu, saya mau jabatan apa. Hanya dikasih undangan, hanya disuruh datang," jelasnya.

DPRD DKI Jakarta telah meminta penjelasan detail melalui surat resmi kepada BKD. Usai mendapatkan penjelasan, DPRD DKI Jakarta akan mengkaji perlu atau tidaknya pembentukan pansus tersebut.

Baca juga: Ada Isu Jual-Beli Jabatan Lurah, DPRD DKI Panggil BKD

Sementara, Kepala BKD Chaidir membantah tidak memberikan informasi kepada pejabat yang dilantik. Dia mengatakan di dalam undangan sudah ada penjelasan mengenai jabatan baru yang akan diemban, seperti pengawas atau administrator.

"Kami menyebutkan sebagai administrator, kecuali kami tidak menyebutkan sekali. Kami sudah komunikasi dengan BKN," sebut Chaidir.

Namun, Chaidir mengatakan tidak menjelaskan detail jabatan dalam surat undangan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terlibatnya orang ketiga. Orang ketiga tersebut dinilai dapat menjadi calo jual beli jabatan pejabat.

"Justru menghindari jual beli jabatan, padahal orang lain ngga kenal sama saya, itu alasan saya," katanya.



Tonton juga video Bupati Cirebon Ditetapkan Jadi Tersangka Jual Beli Jabatan:

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/mae)