TKN Jokowi Ungkap Kartu Pra-Kerja Jawaban Keluhan Prabowo soal Pengangguran

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjelaskan soal program Kartu Pra-Kerja yang bakal memberikan gaji ke pengangguran lulusan SMK. TKN menyebut program tersebut sekaligus menjawab kampanye Prabowo Subianto yang kerap menyebutkan masalah pengangguran.

"Itu disebut kartu sakti karena apa, karena kan Pak Prabowo selalu kampanyenya dua hal, harga dan pengangguran. Solusi dua kartu, ada Kartu Indonesia Pintar, jadi obatnya cespleng. Penyakitnya checked," kata anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Hendrawan Supratikno di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Baca juga: JK: Program Kartu Pra Kerja Jokowi Tak Mungkin Dimulai 2019

Seperti diketahui, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memang kerap mengusung isu pengangguran dan harga kebutuhan pokok yang disebut melambung tinggi. Dua isu itu kerap disuarakan Prabowo-Sandiaga di berbagai kesempatan.

Kembali ke Hendrawan, dia menjelaskan para pengangguran lulusan SMK itu akan diberikan uang selama periode pelatihan sebelum masuk ke industri kerja. Namun ia tak menyebutkan berapa jumlah uang yang diberikan.

"Tentu kalau yang magang dan pelatihan tarifnya tidak sebesar ketika dia sudah bekerja. Namanya saja pra-kerja," ujarnya.

"Hanya ini memang periode seperti periode yang dilakukan agar orang-orang itu begitu selesai dari pelatihan kerja langsung tune in, langsung bisa klop dengan kebutuhan real. Sekarang ini ada keluhan, ada missmatch, ketidakselarasan antara yang dibutuhkan industri dengan yang diproduksi lembaga pendidikan," imbuh Hendrawan.

Baca juga: Fadli Kritik Kartu Pra-Kerja Jokowi: Politis dan Norak!

Politikus PDIP itu pun menegaskan program Kartu Pra-Kerja tak akan memberatkan APBN. "Nggak dong. APBN sudah dibicarakan di DPR, hanya dimodifikasi, disempurnakan, sekaligus dimodifikasi," tegasnya.

Kartu Pra-Kerja merupakan satu dari tiga kartu 'sakti' yang dicanangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satu yang dijanjikan dari kartu ini adalah nantinya pemegang kartu yang notabene pengangguran akan digaji oleh pemerintah.

Jokowi berjanji akan membagikan kartu Pra-Kerja kepada masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan setaranya jika terpilih kembali. Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun mengkritik program tersebut. Dia menyebut program tersebut norak dan sangat politis.

"Sangat politis, tapi politisnya agak norak. Tidak canggih," kata Fadli. (tsa/mae)