.webp)
"Itu butuh anggaran yang besar dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).
JK mengaku belum mengetahui informasi mengenai kartu tersebut. Dia menegaskan program tersebut tidak mungkin dimulai pada tahun anggaran 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK mengatakan kebijakan serupa banyak dilakukan di negara-negara maju. Namun dia menilai kebijakan itu jika diterapkan di Indonesia harus dilihat lagi ketersediaan anggarannya.
"Ada banyak negara seperti itu, seperti di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat menganggur. Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju tapi penduduknya tidak banyak. Kalau negara seperti Indonesia, anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak. Tentu harus dihitung, kalau ada anggarannya silakan," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi pamer program baru di pidato Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju. Ada dua kartu baru yang dipamerkan Jokowi.
Sebelum mengenalkan dua kartu baru itu, Jokowi bicara soal manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Tetapi, semua hal tersebut tidaklah cukup. Saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat," kata Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (24/2/).
Jokowi mengenalkan satu kartu lainnya, yaitu Kartu Pra-Kerja. Kartu Pra-Kerja ini dijanjikan berfungsi memfasilitasi pelatihan kerja bagi para pencari kerja.
Simak juga video Relawan dari Penjuru Eropa Dukung Jokowi-Ma'ruf:
(fdu/rna)
