Dituding Curang soal DPT, KPU: Fahri Hamzah Data dari Mana?

Jakarta - KPU meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuktikan tudingan soal data 15 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid. KPU mempertanyakan data Fahri.

"Sekarang gini, kita sudah pastikan bahwa kita sudah men-trace (menelusuri) data ini sama dengan partai-partai dan Bawaslu, lalu kemudian kalau mau dibuktikan lagi ya kita berkoordinasi lagi dengan partai-partai itu. Kita akan berkoordinasi dengan partai-partai itu apakah betul itu benar atau tidak," kata Komisioner KPU Ilham Saputra saat dihubungi, Selasa (5/3/2019).
Terkait data 9 juta orang lahir pada 1 Juli yang dicurigai Fahri, KPU mengatakan itu kemungkinan kesalahan pemilih yang lupa akan tanggal lahirnya. Ilham juga mencontohkan data saat Pemilu 2014.

"Nah pengalaman 2014, misalnya saja, dari mana 9 juta 1 Juli itu kan, nah 1 Juli itu kan ya mungkin orang-orang yang lupa dengan tanggal lahirnya, dulu kan 2014 ditulis tanggal 1 Juli itu '1-7' dikira 17 Januari, tergantung semesternya gitu, jadi kemudian itu data tersebut," ujar Ilham.

Ilham juga meminta Fahri menunjukkan data-data yang diklaimnya itu. Dia meminta Fahri membawa para ahli yang menganalisis tudingan tersebut untuk dibawa ke KPU, kemudian dirundingkan bersama.

"Ya artinya kita sudah melibatkan para pihak, Fahri Hamzah datanya dari mana? Kan gitu, ahli-ahli mana? Siapa? Tunjukkan ahli-ahlinya, bawa ke KPU biar teman-teman juga trace," tegasnya.
Sebelumnya, Fahri bicara kemungkinan adanya indikasi kecurangan di Pemilu 2019 lewat penetapan DPT KPU. Dia menyebut ada 15 juta data pemilih yang tidak valid.

"Jadi gini, modus kecurangannya itu adalah pencoblosan invalid di TPS. Itu modusnya. Jadi sekarang ini ada 15 juta (pemilih) invalid yang tak bisa diverifikasi oleh KPU. Dan KPU ini tertutup dengan 15 juta invalid ini," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). (zap/idh)