Pengadilan Tinggi Samarinda Larang Warga Temui Hakim Urus Perkara

Suriyatman - detikNews
Senin, 04 Mar 2019 14:29 WIB
Deklarasi antikorupsi PT Samarinda (suriyatman/detikcom)
Samarinda - Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Kini, warga dilarang menemui hakim untuk mengurus perkara yang sedang berjalan.

"Semoga dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini dapat menjadi pengikat dan pedoman bagi kita semua dalam melaksanakan tugas yang mulia di peradilan ini. Jadi warga tidak perlu ketemu hakim untuk menyelesaikan kasusnya," kata Ketua PT Samarinda, Sutoyo.

Hal itu disampaikan usai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani dilaksanakan di Aula PT Samarinda, Senin (4/3/2019) pagi. Deklarasi ini dihadiri oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dan pejabat dilingkungan Polri dan TNI serta Muspida Kaltim. Ikrar dibacakan oleh Sutoyo dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan PT Samarinda.


Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 dan Keputusan Ketua MA Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI.

Sutoyo mengatakan jajarannya akan meberikan pelayanan yang maksimal bagi para pencari keadilan dalam rangka pecanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Baik di PT Samarinda, juga Pengadilan Negeri (PN) seluruh Kaltim.

Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seluruh aktifitas yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkara dilakukan dan diselesaikan secara terpadu.

"Saya tegaskan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Kaltim dan Pengadilan Negeri (PN) seluruh Kaltim agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing, agar Pengadilan Tinggi (PT) dapat menjadi lembaga yang bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolutif dan nepotisme," ujar Sutoyo.

Sementara itu Isran Noor mengatakan apa yang dilakukan jajaran pengadilan bisa dijadikan contoh bagi semua institusi yang ada, termasuk jajaran Pemprov Kaltim.

"Ini kesadaran kita jadi hal yang baik ini layak kita tiru dan kita laksanakan di semua OPD dan pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Kaltim untuk melakukan hal yang sama dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik bagi warga," kata Gubernur.

Pemberantasan korupsi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak dahulu. Oleh sebab itu, ia minta agar deklarasi ini menjadi titik penting dan harus menjadi perhatian bagi kita.

"Rakyat dan masyarakat Kaltim memiliki harapan yang tinggi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltim, dari itu perlu ada sebuah pengawasan dalam rangka memperbaiki kinerja," kata Isran Noor.


Gubernur Kaltim juga mengingatkan jajaran Pengadilan Tinggi agar Deklarasi ini bisa diimplementasikan dilapangan, meski ia sendiri yakin bahwa program ini telah berjalan.

"Kalau lingkungan pengadilan tinggi dan jajaranya tidak perlu diragukan lagi integritasnya. Namun deklarasi ini harus tetap diimplementasikan di lapangan," lanjutnya.

(asp/asp)