detikNews
Senin 04 Maret 2019, 12:52 WIB

BPN Prabowo soal Tjahjo Minta ASN Kampanye Program Kerja: Genit, Kayak Timses

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
BPN Prabowo soal Tjahjo Minta ASN Kampanye Program Kerja: Genit, Kayak Timses Ahmad Riza Patria (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk mengampanyekan program kerja di satuan atau wilayah kerjanya. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan maksud pernyataan Tjahjo itu.

"Pertanyaannya, kampanye program kerja itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Apa yang dikampanyekan?" ujar juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria, kepada wartawan, Senin (4/3/2019).


Menurut Riza, pengertian soal kampanye program kerja sangatlah bias, mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali maju sebagai capres di Pilpres 2019.

"Sebelum-sebelumnya kan nggak dilakukan. Pemerintah itu kan 5 tahun. Kok ada kampanye program kerja menjelang pilpres? Maksudnya apa kampanye program kerja itu? Kalau bahwa selama ini Jokowi sudah berbuat begini-begini, ya kan, memberikan ini, ini, ini kan sama aja kampanye. Karena menyebut nama. Nanti ada yang teriak, capres," tutur Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

"Bagaimana kita bisa membedakan kampanye pilpres, dengan program kerja kalau kebetulan, capresnya adalah petahana. Karena capres petahana kan sulit kita membedakan. Coba kemarin kan viral Pak Jokowi bagi-bagi amplop, sembako, tapi alasannya bagi-bagi dari presiden," sambung Riza.

Politikus Gerindra itu mengatakan aturan agar aparatur sipil negara (ASN) netral dalam pemilu sangatlah tegas. ASN dilarang berkampanye, termasuk mengampanyekan program kerja petahana.

"Aturan UU nggak boleh, kampanye menggunakan fasilitas negara. Apa itu fasilitas negara? Ya program pemerintah. Ini BUMN-BUMN sosialisasi juga pakai foto Jokowi, nggak ada foto Pak JK pertanyaannya. Di UU kan jelas. ASN itu nggak boleh kampanye. Yang termasuk kampanye itu ya kampanye program kerja. Kan nggak jelas kampanye program kerja itu gimana. Kan nanti ujung-ujungnya diikutin tuh, ini program Jokowi," kata Riza.

Riza pun menilai Tjahjo apa yang dilakukan Tjahjo sangat berlebihan. Tjahjo, menurutnya, seolah-olah berperan sebagai timses Jokowi. Padahal, sebagai menteri, Tjahjo haruslah bersikap lebih bijak dan tidak menunjukkan keberpihakannya. Tjahjo pada Pilpres 2014 diketahui merupakan ketua timses Jokowi.

"Iya, seolah jadi kayak timses. Sekarang ini banyak menteri-menteri genit. Berlebihan. Saya nggak ngerti ini kenapa Pak Tjahjo agak beda. Kelihatan agresivitasnya. Kemarin ngumpulin aparat desa, kok baru sekarang ngumpulin aparat desa. Terus jelas lagi menaikkan gaji aparat desa. Terus mengumpulkan babinsa. Ini semua dilakukan menjelang pilpres. Dulu-dulu nggak pernah ngumpulin. Ini kan udah jelas arahnya," ujar Riza.


Pernyataan Tjahjo itu diungkapkan saat berbicara tentang netralitas ASN. Dia menegaskan kewajiban netralitas aparatur sipil negara (ASN) terkait Pemilu 2019. Tapi ASN tetap didorong untuk mengampanyekan program kerja di satuan atau wilayah kerjanya.

"Jadi ada 2 fungsi yang harus dibedakan, untuk fungsi politik dia harus netral. Untuk fungsi ASN yang harus tegak lurus dia boleh untuk kampanye boleh, tapi kampanye program, bukan kampanye mendukung paslon nomor 1, nomor 2, atau paslon parpol," ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/3).


Saksikan juga video 'Mendagri Minta ASN Netral dan Hati-hati dengan Jari':

[Gambas:Video 20detik]


(mae/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed