"Dia (Mendagri) seperti ingin menarik jarum sejarah kembali ke Orde Baru. Harusnya dia tahu ASN itu abdi negara, bukan abdi pemerintah. ASN harus netral karena ASN melayani seluruh rakyat tanpa melihat latar belakang partai," ujar juru bicara BPN Suhud Aliynudin kepada wartawan, Sabtu (2/3/2019).
Tjahjo sebagai Mendagri, menurut Suhud, seharusnya memberi teladan yang baik. Pernyataan soal ASN yang diminta aktif menyampaikan program Jokowi dianggap berpotensi memunculkan kegaduhan di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami khawatir pernyataan itu menjadi warning adanya mobilisasi secara halus terhadap ASN. Oleh karena itu, harus diwaspadai oleh semua pihak akan adanya potensi mobilisasi dan intimidasi terhadap ASN," kata Suhud, yang juga politikus PKS.
Tjahjo, dalam acara Rakor Program Pengembangan SDM Kepala BPSDM se-Indonesia, di Yogyakarta, menyinggung soal kewajiban ASN mendukung pemerintahan Jokowi.
"Tugas kita ya harus mendukung, jangan sekarang ada netral, malah ada yang nggak mau tahu, ikut menyerang-menentang kebijakan pusat. Ada seorang gubernur yang sampai sekarang menentang kebijakan pusat, padahal dia dilantik presiden, padahal gubernur tangan kanan pemerintah pusat di daerah, tapi menentang sebuah keppres. Dia harus tegak lurus, ini kalau dibiarkan, bahaya negara kita ini," kata Tjahjo.
"Sampaikanlah program Pak Jokowi-Jusuf Kalla, gubernur, dan bupati kepada masyarakat, itu kan boleh. Dia pimpinan kita yang sah dalam proses pemerintahan, jangan justru ASN mencela program pemerintah yang dia menikmati setiap hari gaji dan fasilitas yang ada," lanjut Tjahjo.
Tonton juga video Kepala Daerah Kampanye, Mendagri Pasang Badan Asal Sesuai Aturan:
(fdn/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini