TKN ke Novel Bamukmin: Apa Hak dan Kewenangannya Membubarkan KPU?

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengatakan Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin tak paham konstitusi karena 'mengancam' akan membubarkan KPU. TKN menegaskan KPU tak bisa dibubarkan karena dibentuk berdasarkan konstitusi.

"Novel itu tak paham konstitusi. Apa hak dan kewenangannya membubarkan KPU? Yang mau dibubarkan institusinya? Ya tidak bisa karena KPU dibentuk berdasarkan konstitusi, yang turunannya diatur dalam UU Pemilu," kata Wakil Direktur Saksi TKN Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Jawab 'Ancaman' Novel Bamukmin, Komisioner KPU Ungkit Hoax 7 Kontainer

Menurut Awiek, jika ingin memberhentikan komisioner KPU, sudah ada lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menggelar sidang perkara etik anggota KPU. Selain itu, dikatakan Awiek, ada lembaga peradilan lain yang bisa melakukan sidang jika anggota KPU melanggar hukum.

"Maksudnya orangnya mau diberhentikan? Sudah ada lembaga DKPP untuk menyidang perkara etik. Anggota KPU bahkan bisa diberhentikan. Selain itu, ada lembaga peradilan yang menjadi tempat menyidang perkara apabila anggota KPU melanggar hukum," jelas Awiek.

Lebih lanjut politikus PPP ini meminta Novel tak menuding KPU tidak netral tanpa bukti. Ia menegaskan KPU tidak bisa dibubarkan oleh Novel Bamukmin.

"Sebaiknya tidak menuding-nuding KPU tidak netral tanpa dibuktikan dengan data dan fakta, karena arahnya bisa hoax. Dan ingat, institusi KPU tidak bisa dibubarkan hanya oleh seorang Novel Bamukmin," tegasnya.

Baca juga: Novel Bamukmin: Kalau KPU Tidak Netral, Kita Wajib Bubarkan

Sebelumnya, Novel Bamukmin meminta KPU netral sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Dia menyebut KPU wajib dibubarkan jika tidak netral.

Novel mengklaim masyarakat saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan. Oknum aparat, baik sipil maupun Polri, disebut Novel dipertanyakan netralitasnya.

"Mereka oknum aparat, baik sipil, Polri, kita pertanyakan netralitas. Pada 2014 jadi saksi dan punya bukti, adalah yang melakukan curang, adalah yang digaji oleh rakyat. Kalau KPU tidak netral, kita wajib bubarkan KPU. Siap bubarkan KPU? Takbir!" ujarnya. (azr/idn)