"Kami panggil (BKD) minggu depan, Senin atau Rabu," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, William Yani, kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).
William mengaku juga telah mendengar isu jual-beli jabatan tersebut. Namun, dia mengatakan belum mendapat laporan secara tertulis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDIP itu juga menyoroti demosi lurah yang dinilai kinerjanya baik. William pun akan meminta BKD menjelaskan terkait hal tersebut.
"Ada lurah-lurah yang menurut kita bagus, tapi kok turun jadi sekkel (sekretaris lurah). Jadi maksud saya, sistem penilaiannya, sistem kompetensinya itu enggak jelas," jelas William.
Isu jual beli jabatan lurah sebelumnya diembuskan Fraksi PKB DKI. PKB mengatakan ada desas-desus pemilihan lurah yang memerlukan tarif.
"Bagus kalau untuk penyegaran, itu kita dukung. Tapi untuk desas-desus bahwa pemilihan lurah ini ada tarifnya, ini kurang bagus. Ini yang mesti Pak Anies (perhatikan). Banyak keluhan dari lurah-lurah yang menyampaikan ke kita, bahwa ini ada tarif," kata Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Rabu (27/2).
Anies pun telah angkat bicara. Dia menegaskan akan memberi sanksi pencopotan bagi pejabat yang terbukti melakukan transaksi jual-beli jabatan. Anies meminta agar informasi-informasi soal dugaan penyimpangan pejabat dilaporkan.
"Jadi kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, kita akan usut (oknumnya). Tapi kalau dia tidak lapor, dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot, karena berarti itu penyuapan," ujar Anies kepada wartawan di GOR Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Kamis (28/2). (fdu/mae)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini