Ngabalin Bantah Prabowo soal Rp 11.000 T Uang WNI di LN, Tapi..

Foto: Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, Ali Mochtar Ngabalin. (Ristu Hanafi/detikcom)

Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, Ali Mochtar Ngabalin membantah Capres Prabowo Subianto soal Rp 11.000 triliun uang WNI di luar negeri. Ngabalin menganggap itu tidak mungkin.

"Wah itu luar biasa deh tidak mungkin suatu yang disampaikan," kata Ngabalin di posko relawan Kotak Hijau, Jalan Brawijaya IX, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Ngabalin mangatakan pemerintah selalu berusaha mengembalikan dana yang ada di luar negeri. Salah satu caranya dengan menjalin kerja sama internasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintah sedang konsentrasi untuk membuat kerja sama dengan negara-negara yang ditemukan adanya uang-uang dalam jumlah yang sangat banyak dan bertahun-tahun itu untuk segera diupayakan untuk kembali ke tanah air," ucapnya.

Meski begitu, Ngabalin tidak merinci berapa sebenarnya jumlah uang Indonesia yang ada di luar negeri. Dia juga menyebut ini urusan pemerintahan.

"Secara teknis saya tidak bisa ungkapkan tapi ini negara ini kerja negara ini bukan kerja P to P tapi ini adalah kerja dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk dan atas nama rakyat Indonesia," ujar Ngabalin

Prabowo sebelumnya dalam pidatonya mengatakan inti masalah bangsa Indonesia ialah kekayaan yang mengalir ke luar negeri. Menurut Prabowo, uang WNI yang tersimpan di luar negeri jumlahnya sangat besar.

"Ini diakui oleh menteri-menteri dalam kabinet pemerintah ini. Pemerintah yang sekarang berkuasa mengakui bahwa lebih banyak uang... Uang milik warga Negara Indonesia lebih banyak berada di luar daripada di Indonesia," kata Prabowo.

"Uang warga negara Indonesia di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp 11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank di seluruh bank di dalam negeri Rp 5.400 triliun. Berarti dua kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di negeri Indonesia," tuturnya. (abw/idh)