Menhan Dukung Gagasan Panglima soal TNI Tempati Pos Sipil

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mendukung gagasan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto TNI menempatkan para perwira tinggi TNI di lembaga sipil. Menurut Ryamizard, anggota TNI sah-sah saja ditempatkan di jabatan sipil apabila sesuai dengan keahlian masing-masing.

"Kalau misalnya yang bersangkutan tempatnya menginginkan ya kita harus profesional saja. Tapi tidak lagi dulu kan ada kekaryaan, sekarang nggak ada, profesional," ujar Ryamizard di dermaga PT Daya Radar Utama, Panjang, Bandar Lampung, Selasa (26/2/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

TNI berencana menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di internal serta di kementerian dan lembaga. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Salah satu usulan adalah restrukturisasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi UU TNI dianggap perlu karena ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural.

Sementara itu, Ryamizard juga menjelaskan gagasan TNI memiliki pos di kementerian dan lembaga tidaklah sama dengan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba). Menurutnya, dwifungsi tersebut sudah tidak berlaku lagi di era reformasi.

"Bukan begitu sih. Jadi bisa saja, tapi tidak dipaksakan harus. Bukan kayak dulu lagi dwifungsi itu sudah nggak ada lagi. Jadi jangan salah-salah lagi, jadi sebetulnya Panglima TNI nggak ngomong gitu, bukan kekaryaan gitu," kata dia.

Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengakui awalnya ia tidak setuju dengan gagasan Panglima TNI karena ia menganggap sama seperti rezim Orba. Tapi setelah mendapatkan penjelasan, Ryamizard mengaku setuju dengan usulan tersebut.

"Kalau begitu, saya juga nggak suka, tapi setelah dijelaskan ke saya, oh begitu, jadi silakan saja," ujarnya. (knv/knv)