"Tujuannya untuk sama-sama mendisiplinkan personel, anggota, agar jangan sampai terlibat politik praktis dan menjaga netralitas," kata Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya, Senin (25/2/2019).
Baca juga: Mendagri: Wilayah Rawan Pemilu di Papua |
Rakernis Propam Polri dan POM TNI tahun anggaran 2019 digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (25/2). Kegiatan tersebut dihadiri Danpom TNI Mayor Jenderal TNI Dedy Iswanto, Danpuspomad Mayjen TNI Rudi Yulianto, Wakil Danpom TNI Marsma TNI Joko Tri Kartono, Danpuspomal Laksma TNI Nazali Lempo, Danpuspomau Marsma TNI Agung Handono, Karo Provos Divisi Propam Polri Brigjen Hendro Pandowo dan Karo Paminal Divpropam Polri Brgijen Eko Sukriyanto serta sejumlah pejabat lainnya.
Rakernis diselenggarakan mulai Senin (25/2) hingga Rabu (27/2) dengan tema 'Mewujudkan POM TNI-Propam Polri yang Profesional Guna Menjamin Netralitas dan Sinergitas TNI-Polri dalam Rangka Menyukseskan Pengamanan Pemilu 2019' dan 'Mewujudkan Propam Polri yang Promoter Guna Menjamin Netralitas dan Soliditas Polri dalam Rangka Menyukseskan Pengamanan Pemilu 2019'.
Rakernis ini bertujuan menyamakan pola pikir dan sikap dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mendukung para pimpinan wilayahnya guna mengantisipasi perkembangan situasi kamtibmas. Anggota TNI-Polri juga diharapkan mewaspadai ancaman kerawanan yang terjadi pada masa tahapan Pemilu 2019 ini.
Rakernis juga bertujuan mempererat soliditas TNI-Polri dalam upaya menjaga stabilitas keamanan. Dan yang terpenting, rakernis ini bertujuan menjaga agar personel TNI-Polri tidak memihak kepada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang juga ikut dalam rakernis tersebut mengatakan kelancaran pemilu tak bisa dilepaskan dari netralitas aparatus sipil negara (ASN). Dia mengatakan kunci sukses pemilu ialah jika setiap tahapan dilakukan sesuai PKPU yang sudah dibuat. Selain itu, partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilih juga penting untuk mengurangi golongan putih (golput).
Tjahjo mengatakan bencana alam juga patut diperhitungkan. Dia mengatakan Kemendagri akan memastikan distribusi logistik pemilu sampai di tingkat TPS. Nantinya keamanan akan dipastikan pihak TNI-Polri.
"Dengan sistem apa pun, toh di pegunungan masih noken, ya sistem noken yang demokratis. Sehingga siapa yang mewakili warganya itu bisa dihitung dengan detail. Saya kira itu saja kuncinya. Jadi netralitas ketiga perangkat tadi kami akan jamin, kemudian deteksi dini. Karena kuncinya ada pada stabilitas dan pemilu bisa tertunda kalau ada bencana alam," tutur Tjahjo dalam kesempatan terpisah.
"Kunci kerawanan itu nanti pada tahap penghitungan suara. Apalagi dibutuhkan sebelas menit per orang. Kemudian per TPS itu apakah bisa selesai pada pukul 23.00, 24.00. Itu saya (kira) kunci kerawanan termasuk penghitungan suara," ujar Tjahjo. (mea/jbr)
