Mendagri: Wilayah Rawan Pemilu di Papua

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan pemilu. Sebab di Papua masih diberlakukan sistem noken, selain itu faktor geografis jadi tantangan tambahan.

"Sisi Kemendagri mungkin punya pemetaan wilayah area rawan. Kalau Kemendagri area yang rawan itu adalah masih di Papua. karena Papua masih menggunakan sistem noken, kondisi geografis," kata Thahjo usai rapat kerja teknis (Rakernis) Propam Polri 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Kapolri Sebut Papua Masih Rawan Konflik Saat Pemilu

"Maka kami sepakat untuk semua pihak melakukan sosialisasi. Termasuk kami mohon pada TNI-Polri juga melakukan sosialisasi agar masyarakat punya hak, sadar untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis," sambungnya.

Namun dia menekankan untuk dapat menghitung secara detail dapat dipastikan kepala daerah yang mewakili. Dia mengatakan kelancaran pemilu juga tak bisa dilepaskan dari netralitas aparatus sipil negara (ASN).

Tjahjo juga mengatakan bencana alam juga patut diperhitungkan. Dia mengatakan Kemendagri akan memastikan distribusi logistik pemilu sampai di tingkat TPS. Nantinya keamanan akan dipastikan pihak TNI-Polri.

Baca juga: Kemendagri Waspadai Modus Baru Politik Uang di Pemilu 2019

"Dengan sistem apapun, toh di pegunungan masih noken, ya sistem noken yang demokratis. Sehingga siapa yang mewakili warganya itu bisa dihitung dengan detail. Saya kira itu aja kuncinya. Jadi netralitas ketiga perangkat tadi kami akan jamin, kemudian deteksi dini. Karena kuncinya ada pada stabilitas dan pemilu bisa tertunda kalau ada bencana alam," tuturnya.

Dia mengatakan kunci sukses pemilu ialah jika setiap tahapan dilakukan sesuai PKPU yang sudah dibuat. Selain itu, partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilih juga penting untuk mengurangi golongan putih (golput).

Baca juga: Wiranto: Daerah Rawan Konflik Pemilu Dinetralisir dalam 6 Bulan

Tjahjo mengatakan kunci kerawanan ada di tahap penghitungan suara.

"Kunci kerawanan itu nanti pada tahap penghitungan suara. Apalagi dibutuhkan sebelas menit per orang. Kemudian per-TPS itu apakah bisa selesai pada pukul 23.00, 24.00. Itu saya (kira) kunci kerawanan termasuk perhitungan suara," ujar Tjahjo. (jbr/elz)