Dalam kesempatan tersebut, dia pun memberikan 10 arahan. Pertama, agar Tim Satgas Penanggulangan Karhutla segera mencari cara untuk membantu masyarakat bagaimana membuka lahan yang baik. Kedua, segara dilakukan upaya pencegahan agar masalah kebakaran agar tidak meluas
"Menjaga dan memastikan air muka gambut tidak kurang dari 40 cm. Segera diturunkan pesawat untuk melakukan hujan buatan, setelah dilakukan analisis sesuai situasi dan kondisi cuaca yang memungkinkan," jelas Hadi dalam rilis KLHK, Senin (25/2/2019).
Kelima, perlu ditingkatkan upaya peringatan dan deteksi dini yang real di lapangan. Keenam, meningkatkan koordinasi antarlembaga. Ketujuh, menambah jumlah pompa air dan peralatan pendukungnya, dengan meminta bantuan pihak swasta untuk meminjamkan sementara peralatannya.
"Memobilisasi pasukan ke daerah karhutla di Riau menggunakan helikopter. Perlu transportasi darat/sepeda motor untuk menembus daerah yang aksesnya susah dijangkau dengan mobil dan (10) Menerjunkan pasukan dengan personil lengkap," sambung dia.
Hadi juga memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Riau yang didampingi oleh Wakil Gubernur Riau, Pangdam II Bukit Barisan, tim dari KLHK yaitu dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Koordinator Daops GALAAG Provinsi Riau- Balai PPIKHL Wilayah Sumatera. Turut hadir juga dalam rapat tersebut anggota dari BPBD Provinsi Riau, Danrem 031/Wirabima, Kapolda Riau, Asisten Operasional TNI Riau.
Dalam kunjungan tersebut, Hadi beserta rombongan melakukan pemantauan dari udara/flyover di atas lokasi kebakaran. Dilanjutkan meninjau langsung lokasi pemadaman di Desa Kampung Baru, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada Jumat (23/2).
Panglima TNI sempat mencoba melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan GALAAG dan berdiskusi serta memberikan arahan di lokasi kepada Personil GALAAG, TNI, Polisi, BPBD Prov. Riau, dan masyarakat.
Kebakaran lahan di Pulau Rupat yang terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Kondisi tanah gambut yang cukup tebal (lebih dari 3 meter) dan tidak tergenang atau basah menyebabkan kawasan menjadi sangat rentan terbakar.
Sejak awal Februari 2019, KLHK telah menyiagakan satu unit helikopter untuk patroli kebakaran dan pemadaman via udara (water bombing), dilakukan untuk mencegah penjalaran api, namun tidak bisa memadamkan api yang berada di bawah permukaan tanah di lahan gambut. Pemadaman ini juga didukung oleh dua unit helikopter dari pihak swasta. Sembilan regu GALAAG yang dilengkapi sarana prasarana pemadaman telah dimobilisasi ke Pulau Rupat untuk melakukan pemadaman karhutla di sana.
Selain itu, TNI dan POLRI juga telah mengerahkan pasukannya ke titik-titik karhutla dan melakukan pengawasan di tingkat tapak. Jika melihat kecenderungan fenomena tahun-tahun sebelumnya, siklus rawan karhutla di wilayah Riau biasanya terjadi pada dua periode.
Periode pertama terjadi pada bulan Januari - Maret dan periode kedua pada bulan Juli - Oktober. Langkah antisipatif perlu terus dilakukan, di antaranya melalui penetapan status siaga darurat sejak dini. Hal ini dilakukan untuk penanganan pengendalian karhutla agar lebih optimal dengan dukungan anggaran dan sumber daya.
Selain penetapan status siaga darurat sejak dini, upaya pencegahan juga terus dilakukan melalui patroli pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan cuaca, deteksi dini hotspot, dan juga pemadaman dini di lapangan.
Dari hasil pemantauan titik panas/hotspot Posko Dalkarhutla KLHK, perbandingan total jumlah hotspot tahun 2018 dan 2019, tanggal 1 Januari-23 Februari 2019 berdasarkan Satelit NOAA terdapat 87 titik, pada periode yang sama tahun 2018 jumlah hotspot sebanyak 237 titik, berarti terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 150 titik atau 63,29%.
Sedangkan berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Confidence. Level 80% terdapat 304 titik, pada periode yang sama tahun 2018 jumlah hotspot sebanyak 325 titik, berarti terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 21 titik atau 6,46%. (mul/mpr)
