DetikNews
Sabtu 23 Februari 2019, 16:35 WIB

JK Tepis Isu TNI akan Kembali Dwifungsi

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
JK Tepis Isu TNI akan Kembali Dwifungsi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) (Noval/detikcom)
Jakarta - Isu TNI masuk lembaga sipil dan menjadi dwifungsi kembali merebak setelah Presiden Jokowi mengumumkan akan menambah 60 pos jabatan baru untuk perwira tinggi (pati) TNI. Wapres Jusuf Kalla menampik isu itu.

"Saya kira ndak ada, dwifungsi itu ndak ada," tegas JK saat menghadiri Forum Silaturahmi Gawagis Nusantara di Hotel Wyndham Surabaya, Sabtu (23/2/2019).

"Itu di undang-undang tidak diperkenankan tentu memberikan fasilitasi perwira-perwira untuk jabatan tertentu sangat terpilih sesuai aturan saja," lanjutnya.


JK menambahkan pelibatan TNI itu akan dilihat dulu untuk apa. Jika difungsikan untuk penanganan bencana atau hal-hal yang genting, memang diperbolehkan sesuai dengan undang-undang.

"Tergantung pelibatan apa. Kemarin pelibatan untuk bencana penting tapi tergantung apa. Ya nantilah, itu sesuai UU," tuturnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Meoldoko sebelumnya juga menepis isu itu. Moeldoko mengaku menangkap adanya ketakutan bahwa TNI akan menjadi dwifungsi lagi. Namun dia sendiri mengatakan tidak yakin akan hal itu.

"Ada ketakutan jangan-jangan TNI nanti masuk ke dwifungsi lagi, ini saya jawab dulu, nih. Menurut saya tidak," kata Moeldoko saat ditemui di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/2).


Sementara itu, anggota Ombudsman Ninik Rahayu menilai isu itu berpotensi maladministrasi. Jika dilihat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN) dan PP Nomor 11 Tahun 2017, pintu masuk prajurit ke wilayah sipil sudah ditutup rapat-rapat.

Nanik menyebut prajurit TNI harus mengundurkan diri bila hendak menduduki jabatan sipil. Prosedur itu, disebut Ninik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Kalau dilihat di Pasal 39 (UU TNI), prajurit dilarang masuk ke ruang politik, bisnis yang berkaitan legislasi dan politis. Di UU yang sama Pasal 47 mengatakan prajurit, kalau mau masuk sipil, harus berhenti, mundur. Ikuti proses rekrutmen ASN. Kalau dia ikut, ada fit and proper test. Kalau fit-nya dia nggak berhasil, dia nggak bisa kembali ke TNI," ujar Ninik di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).
(idh/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed